Adhie Massardi: Bumiputera Harus Menjadi Semakin Kuat

Eksistensi Bumiputera harus tetap dijaga, dan tidak boleh kalah oleh perusahaan asuransi luar yang kini banyak beroperasi di Indonesia.

Pasalnya, perusahaan yang didirikan tiga guru era Boedi Utomo (1912) ini bukan saja merupakan cikal bakal industri asuransi nasional, tapi juga simbol gerakan ekonomi kaum pribumi.

Hal ini disampaikan Adhie M Massardi di hadapan puluhan kepala cabang AJB Bumiputera wilayah Purwokerto, Kamis (12/1) pagi ini. Adhie berada di Purwokerto dalam rangka sosialsasi skema penguatan Bumiputera. Sosialisasi juga akan dilakukan ke daerah-daerah lain. Besok, Adhie road show ke Yogyakarta.

Adhie yang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditunjuk sebagai salah satu anggota Pengelola Statuter Bumiputera untuk melakukan restrukturisasi guna penguatan dan pengembangan AJBB yang sempat diguncang isu bermasalah, mengatakan sudah berhasil melakukan skema penyelesaian yang lugas, sehingga hak-hak lebih dari 6 juta pemegang polis bisa terjamin.

"Pengelola Statuter sudah final membuat skema penguatan AJB Bumiputera, dengan melahirkan, antara lain PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera (AJSB) dan PT Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) yang struktur bisnis lebih fleksibel sehingga lebih kompetitif dan bisa cepat menyesuaikan dengan tren bisnis asuransi berbasis IT," ujar Adhie.

"Sekarang pemerintah tidak perlu khawatir Bumiputera yang memiliki lebih dari 6 juta pemegang polis berpotensi mengguncang stabilitas sistem keuangan nasional, karena dengan lahirnya dua usaha baru (AJSB dan AJB) dalam tempo dua tahun kedepan neraca keuangan AJB Bumiputera sudah mulai stabil," tambahnya.

Mengenai mundurnya dua Pengelola Statuter sehingga kini tinggal lima orang, Adhie mengatakan itu bukan hal yang aneh. Memang ada perbedaan pandangan, tapi itu hal biasa. Sementara konsep kerja di Pengelola Statuter harus kompak dan mufakat bulat dalam pengambilan keputusan.

"Keputusan PS memang harus bulat, karena ini menyangkut pengelolaan uang triliunan rupiah dan pelepasan aset untuk menambah cadangan uang yang kalau salah bukan saja menjadi kesalahan strategi, tapi juga berdampak pidana," ujar Adhie.[wid]