Golkar Kurang Setuju Angka PT Nol Persen

Partai Golkar mengaku tidak setuju dengan wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden atau presidential threshold (PT).

"Itu bagaimana kalau nol persen. Itu (partai baru) belum ketahuan," ujar Ketua DPP Golkar Rambe Kamarulzaman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1).

Menurutnya, wacana tersebut tidak bisa diberlakukan. Apalagi jika pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar secara serentak.

"UUD kita disebutkan pencalonan presiden itu sebelum pemilu dilakukan. Kalau pemilu yang dilakukan itu pileg dan pilpres serentak maka yang berlaku ya tidak nol persen," jelas Rambe.

Selain itu, pencalonan presiden juga biasanya mengacu pada hasil pemilu sebelumnya. Landasan yang digunakan pada pilpres sebelumnya juga tidak menggunakan dasar nol persen.

"Itu pencalonan dilakukan sebelum pemilu, yang mencalonkan siapa, partai politik. Sebelumnya dasar apa yang digunakan kan tidak nol persen, tetap saja dia harus jumlah 20 persen atau gabungan parpol atau akumulasi suara," beber Rambe.

Untuk itu, Golkar mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden di angka 5-10 persen. Hal itu selain juga bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial.

"Kalau ini masalahnya perlu lima sampai 10 persen mengacu pada Pemilu 2014. Itu berkaitan dengan presidential threshold posisi DPR di legislatif," imbuh Rambe yang juga mantan ketua Komisi II DPR.
Dua fraksi parpol di parlemen mengisyaratkan persetujuan atas wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden terkait pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu. Yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Gerindra. [wah]