Sebagian kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan dianggap tidak masuk akal. Akibatnya tidak saja memberatkan perekonomian rakyat tetapi juga membuat iklim politik tidak stabil.
"Sekarang, selain pemerintah menyasar PNBP (penerimaan negara bukan pajak) karena dari sektor pajak sudah sulit mengejar target penerimaan, juga ada banyak langkah untuk menghemat dengan memotong anggaran di sana-sini termasuk mencabut subsidi BBM listrik dan sebagainya" kata peneliti utama di Indonesian Budget Centre, Roy Salam, kepada wartawan, Rabu (11/1).
Yang paling tidak masuk logika, lanjut Roy, rakyat disuruh berhemat dan bekerja keras tetapi utang negara bertambah besar.
"Ini membuat rakyat resah," sebutnya.
Seharusnya dengan berbagai langkah penghematan rakyat maka utang negara berkurang. Tidak heran jika masyarakat bertanya-tanya uang hasil penghematan dan kenaikan tarif berbagai layanan jasa publik itu digunakan untuk apa.
Roy berharap Bapenas dan Menteri Keuangan dapat menjelaskan dengan jujur dan detail sehingga masyarakat memahami kebijakan tersebut dan tidak muncul isu-isu yang merugikan pemerintah sendiri.
"Saya rasa ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah, khususnya oleh Bapenas dan Menteri Keuangan. Jangan cuma bisa bicara 'jika harga cabai naik, yah tanam saja sendiri'.Pemerintah harus menjelaskan," kata Roy.
Jika pemerintah belum bisa menjelaskan kebijakan yang memberatkan ekonomi rakyat secara rasional, detail dan jujur, maka tidak boleh ada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti tarif listrik dan bahan bakar minyak.
"Rakyat belum bisa bernafas lega akibat dampak kebijakan sebelumnya yang memberatkan, sekarang ditambah lagi bebannya," imbuhnya.
[ald]
