Pemblokiran sejumlah situs yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) disesalkan oleh kalangan anggota dewan.
"Itu (pemblokiran situs Islam) sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi," sesal anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafii ketika ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).
Karena menurut dia, kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD.
Namun jika alasan pemblokiran itu adalah karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa atau kemudian bisa memecah belah NKRI, maka politisi Partai Gerindra ini membolehkan.
"Tapi kalau karena bukan alasan itu, ini kan sesuatu yang sangat berlebihan," lanjutnya.
Terlebih, lanjut dia, jika pemerintah melakukan pemblokiran hanya berdasarkan prasangka layaknya kasus makar.
"Mohon maaf hari ini banyak sekali prasangka-prasangka, prasangka waktu Aksi 411 ditunggangi aktor politik ternyata tidak terbukti. Aksi 212 punya potensi makar ternyata tidak terbukti, ini juga prasangka-prasangka," ujarnya.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Romo Syafii ini menekankan bahwa memahami agama Islam haruslah dengan kacamata Islam pula. Tidak boleh dari pandangan kebudayaan barat.
"Kalau dari sisi pandangan barat aksi super damai saja akan dianggap negatif apalagi kemudian ajaran yang tidak terekspose secara meluas, ini kemudian dilihat dari sisi pemahaman kacamata orang Barat itu pasti semuanya negatif," imbuhnya.
[ian]
