Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Dinantikan Solusi Pemerintah Atas Lonjakan Harga Cabai

RABU, 11 JANUARI 2017 | 04:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

. Hingga saat ini belum ada kebijakan komprehensif dan berkelanjutan dalam menanggulangi melonjaknya harga pangan yang terus berulang.

Kebijakan pemerintah saat ini masih bersifat reaktif dan belum secara sungguh-sungguh mendesain kebijakan yang menyentuh secara tepat akar persoalan. Padahal lonjakan harga pangan setiap tahun yang terus berulang, harusnya didekati dengan manajemen peningkatan produksi dan manajemen pasokan (stock management) yang baik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 11/1)


"Seringkali kita melihat untuk komoditas yang musiman selalu harga jatuh saat panen berlimpah dan harga membumbung saat panen terbatas. Ini harusnya bisa diselesaikan jika ada kebijakan manajemen pasokan yang baik. Kita belum melihat ini, padahal negara-negara lain sudah jalan," kata Ecky,
 
Diketahui, harga cabai yang melambung beberapa pekan terakhir di sejumlah pasar di tanah air telah dikeluhkan masyarakat luas. Fluktuasi harga ini, menurut Ecky, sebenarnya sudah menjadi masalah klasik di Tanah Air. Persoalan fluktuasi harga pun tidak hanya membelit komoditas cabai merah, fluktuasi harga yang cukup tinggi pernah terjadi pada komoditas lain, seperti bawang, beras hingga daging sapi. Kondisi ini sekali lagi membuktikan pemerintah belum memiliki solusi tepat mengatasi problem harga pangan, utamanya hortikultura.

"Prinsipnya harus ada peningkatan produksi, ketersediaan data yang akurat dan manajemen stock. Kalau ada yang tidak berjalan tentu akan berulang kembali, termasuk untuk komoditas yang lain," jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya