Berita

Politik

PPP Keukeuh Minta Kebijakan Bebas Visa Segera Dievaluasi

SELASA, 10 JANUARI 2017 | 21:23 WIB | LAPORAN:

Rencana pemerintah membentuk Badan Pengawas Orang Asing (BPOA) dalam menyikapi serbuan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China tak memuaskan anggota Fraksi PPP Muhammad ‎Iqbal.

Anggota Komisi X DPR ini keukeuh ingin agar pemerintah segera mencabut kebijakan bebas visa, yang dianggapnya sebagai biang membludaknya TKA China selama ini.

‎"Maraknya TKA yang ditangkap akhir-akhir ini saya kira karena mereka terlalu gampang masuk Indonesia. TKA tersebut memanfaatkan kebijakan bebas visa diterapkan pemerintah setahun terakhir," terang Iqbal di Jakarta, Selasa (10/1).


Para TKA itu, sambungnya, masuk ke Indonesia dengan berpura-pura menjadi wisatawan. Setelah berhasil masuk, mereka mencari kerja di Indonesia meski tidak memiliki izin tinggal dan izin kerja dari pihak berwenang.

Yang paling parah, kata Iqbal, beberapa dari warga negara China itu bekerja sebagai PSK. Makanya, dia mendesak agar pemerintah memberi perhatian serius. Salah satunya, dengan memperketat mereka masuk ke Indonesia.

"Kebijakan bebas visa ini telah disalahgunakan oleh WNA (warga negara asing) yang datang ke Indonesia. Tentunya, dengan beberapa kasus ini, saya kira kebijakan bebas visa bisa dievaluasi kembali," tandasnya. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pramono Pertahankan UMP Rp5,7 Juta Meski Ada Demo Buruh

Rabu, 31 Desember 2025 | 02:05

Bea Cukai Kawal Ketat Target Penerimaan APBN Rp301,6 Triliun

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:27

Penemuan Cadangan Migas Baru di Blok Mahakam Bisa Kurangi Impor

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:15

Masyarakat Diajak Berdonasi saat Perayaan Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:02

Kapolri: Jangan Baperan Sikapi No Viral No Justice

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:28

Pramono Tebus 6.050 Ijazah Tertunggak di Sekolah

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:17

Bareskrim Klaim Penyelesaian Kasus Kejahatan Capai 76 Persen

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:05

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai Buntut Skandal Fraud

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:22

Disiapkan Life Jacket di Pelabuhan Penumpang pada Masa Nataru

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:19

Jakarta Sudah On The Track Menuju Kota Global

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya