Berita

Bisnis

Fahmy: PLN Mbalelo Karena Di-Back Up Menteri BUMN

SELASA, 10 JANUARI 2017 | 21:19 WIB | LAPORAN:

PLN sering tidak sejalan dengan kebijakan yang sudah digariskan. Salah satu buktinya adalah tertundanya penandatanganan kontrak proyek PLTGU Jawa 1.

Begitu dikatakan bekas anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Fahmy Radhi dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (10/1).

"Ini membuktikan, PLN memang mbalelo,” sambungnya.


Fahmy menambahkan, bukan sekali ini saja PLN mbalelo. Ketika era Menteri ESDM Sudirman Said, PLN juga melakukan hal yang sama.

Ketika itu, PLN tidak mau mengikuti aturan feed in tarrif yang diberikan. Dan menurut Fahmy, keberanian PLN mbalelo, karena merasa di-back up Menteri BUMN, Rini Soemarno.  

Fahmy menambahkan, sebenarnya tidak ada alasan bagi PLN untuk mbalelo dan mengulur-ulur penandatanganan kontrak. Apalagi, PLN telah mengumumkan pemenang tender, yang menawarkan harga jauh lebih rendah dibandingkan pemenang kedua dan ketiga.

Dengan demikian, PLN harus mengikuti aturan dan melanjutkan penandantanganan kontrak. Bukan malah melakukan pembangkangan.

"PLN harus sadar, bahwa proyek 35 ribu MW adalah proyek Presiden Jokowi. Dengan begitu, PLN tidak hanya mbalelo pada Kementerian ESDM namun juga mbalelo pada Presiden,” kata Fahmy.  

Sampai saat ini, PLN memang belum melakukan penandatanganan kontrak dengan pemenang tender. Padahal, seharusnya kontrak ditandatangani paling lambat 45 hari setelah pengumuman pemenang tender, yang jatuh pada pertengahan Desember 2016.

Sebagai gambaran, harga listrik yang ditawarkan konsorsium Pertamina ke PLN untuk proyek PLTGU Jawa I hanya  USD0,055 per kWh. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan pemenang kedua, yakni konsorsium Adaro yang menawar USD0,064 per kWh dan konsorsium Mitsubishi USD0,065 per kWh.

Imbas molornya kontrak ini tentu luar biasa. Menurut Fahmy, molornya kontrak menyebabkan proyek ini semakin tidak menarik bagi perbankan. Tingkat ketidakpastiannya  semakiin tinggi, apalagi karena sampai sekarang belum juga ditentukan Saat Paling Awal (SPA) proyek tersebut. Dan bahkan, proyek itu juga sudah diingatkan oleh ADB.

"Bank sama sekali tidak tertarik. Dan semua itu menimbulkan kekacauan-kekacauan dalam proyek ini,” kata Fahmy. [sam]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya