Jumlah dukungan masyarakat terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) naik dibandingkan tahun 2015.
Hasil ini terungkap dari hasil survei secara nasional yang dilakukan PT. Pro Ultima antara bulan Oktober - Desember 2016 yang menunjukkan tingkat penerimaan sebesar 77,53%. Survei dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap 4.000 responden dari 34 Provinsi di Indonesia.
Hasil survei menunjukkan tren positif dukungan terhadap pembangunan PLTN yang terus meningkat sejak mulai dilakukan survei pada tahun 2011 (49,5%), 2012 (52,9%), 2013 (64,1%), 2014 (72%) dan 2015 (75,3%).
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) merilis, bila dilihat dari jumlah dukungan yang terus konsisten naik dari tahun ke tahun, disimpulkan bahwa masyarakat sudah tidak mempermasalahkan lagi kehadiran PLTN di Indonesia.
Pada saat dimulai survei pada tahun 2011, jumlah dukungan masih sangat rendah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena masyarakat masih terpengaruh dengan kecelakaan PLTN Fukushima Daiichi di Jepang.
Masyarakat internasional termasuk Indonesia secara intensif menerima berbagai informasi yang menimbulkan persepsi negatif terhadap PLTN. Namun pada tahun-tahun berikutnya, secara perlahan jumlah dukungan terus naik secara konsisten.
Kepala BATAN Djarot Wisnubroto mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari program energi nuklir nasional, sehingga BATAN berkomitmen untuk terus secara aktif melaksanakan sosialisasi dalam upaya meningkatkan pemahaman publik, serta menjamin keterbukaan dan transparansi dalam setiap kebijakan, program, kegiatan yang dilakukan, apalagi terhadap informasi yang menjadi perhatian publik.
"Hasil survei menunjukkan alasan penerimaan terhadap PLTN didominasi oleh 3 alasan utama yaitu harapan tidak ada pemadaman listrik, listrik menjadi murah, dan menciptakan lapangan kerja," kata Djarot di Jakarta, Selasa, (10/1).
Dari hasil survei ditemukan hal-hal yang menarik untuk dicermati. Jumlah dukungan paling tinggi diperoleh di provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 98%, kemudian secara berturut-turut adalah Jawa Barat, Jambi dan Aceh yang mencapai 95%. Sedangkan dukungan paling rendah adalah Gorontalo, yaitu 47%.
Yang paling menarik adalah Bangka Belitung, dimana dukungan PLTN mencapai 67,5%, padahal pada tahun sebelumnya hanya 52%. Seperti diketahui bahwa Bangka Belitung adalah daerah yang pernah dilakukan kajian tapak untuk lokasi pembangunan PLTN. Masyarakat Bangka Belitung belum sepenuhnya menerima pembangunan PLTN, yang ditunjukkan dengan melakukan demonstrasi selama dilaksanakan kajian tapak antara tahun 2011-2013. Survei khusus yang dilakukan di seluruh provinsi Bangka Belitung pada tahun 2011 yang hasilnya jumlah dukungan terhadap PLTN hanya sekitar 35%.
Hasil ini menunjukkan harapan masyarakat terhadap penyediaan tenaga listrik di Indonesia yang lebih stabil dengan harga yang lebih terjangkau untuk mendukung penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih luas serta dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
Opini masyarakat berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keyakinan positif bahwa pembangunan PLTN dapat berkontribusi terhadap hal tersebut.
Hal menarik lainnya adalah responden berjenis kelamin laki-laki lebih mendukung PLTN dibandingkan dengan perempuan, yaitu 79,7% untuk laki-laki dan 75,3% untuk perempuan. Perbedaan dukungan juga terjadi pada kategori penghasilan, yaitu semakin besar penghasilan atau tingkat kesejahteraan seseorang, semakin memiliki kecenderungan menolak PLTN.
Sementara itu, faktor tingkat pendidikan dan pemahaman tidak memiliki pengaruh besar terhadap dukungan PLTN. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat dari berbagai lapisan sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap PLTN.
BATAN telah bekerja sama dengan Lembaga Survei sejak tahun 2011.
Lembaga survei dipilih yang memiliki independensi kuat agar dapat melakukan pemetaan secara faktual jumlah dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN.
Kegiatan survei telah diagendakan dalam program capaian Rencana Strategis BATAN tahun 2015-2019. Hal tersebut sejalan dengan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019, yang mengamanatkan energi nuklir sudah harus berkontribusi pada penyediaan listrik untuk mendukung kemandirian energi nasional. Meskipun di lain pihak, Dewan Energi Nasional sebagai penanggung jawab dalam penetapan kebijakan energi masih gamang memilih PLTN sebagai pilihan pembangkit listrik.
Tingkat dukungan masyarakat memang bukan satu-satunya faktor penentu dalam menetapkan pembangunan PLTN, namun penting untuk dilakukan sebagai bentuk pelibatan masyarakat (Public Involvement).
[zul]
