Upaya pihak keluarga untuk membebaskan Sri Bintang Pamungkas (SBP) masih belum berakhir.
Istri SBP, Ernalia mengaku telah melayangkan surat International Parliamentary Union (IPU) terkait haknya yang dinilai telah dirampas Polri.
"Kami akan meminta terus dari IPU yang kemarin saya sudah kirim," kata Erna di Mapolda Metro Jaya, Senin (9/1).
Dalam surat yang dilayangkan ke IPU dua minggu lalu, Erna menceritakan tentang proses hukum suaminya yang dinilai janggal dan terlalu dipaksakan. Utamanya, terkait upaya penanganan hukum oleh pihak Polri dalam kasus dugaan persiapan makar yang menjerat SBP.
"Kita kirim dua minggu lalu. Kami cerita, kami bersuara, di Indonesia sekarang ini kami (SBP) ditangkap," paparnya.
Erna mengaku, sebelumnya SBP juga pernah melayangkan surat ke IPU saat masih duduk di kursi DPR RI. Saat itu, salah satu aktivis yang menggulingkan Presiden RI Soeharto itu mendapat perlindungan dari IPU terkait kasus yang menjeratnya.
"Bapak dulu anggota DPR, sudah pensiun maupun masih aktif, tetap dilindungi IPU," tuturnya.
Sebelumnya, pihak kepolisian telah memperpanjang masa penahanan SBP selama 30 hari, terhitung 23 Desember 2016.
Mengingat, dosen fakultas Teknik Universitas Indonesia itu telah menjalani masa tahanan selama 20 hari sejak resmi ditetapkan tersangka dan ditahan, 3 Desember.
Bahkan, upaya pengajuan penangguhan penahanan dari pihak keluarga kepada Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan tanggal 5 Desember, juga tak menemui hasil positif.
Sehingga, pihak keluarga pun akhirnya melayangkan surat ke IPU untuk turun tangan dalam penanganan kasus yang berkasnya telah dilimpahkan ke Kejati DKI itu.
Untuk diketahui, IPU merupakan organisasi internasional yang didirikan pada 1889 oleh William Randal Cremer (Inggris) dan Frédéric Passy (Perancis).
Organisasi ini merupakan forum internasional permanen pertama yang membidangi negosiasi politik antar-negara.
[sam]
