Berita

Hendardi/Net

Politik

Hendardi: Jokowi Mesti Evaluasi Program Bela Negara

SENIN, 09 JANUARI 2017 | 08:48 WIB | LAPORAN:

Setara Institute menilai tepat langkah Panglima III Siliwangi, Mayjen M. Herindra mencopot Dandim Lebak, Letkol Czi Ubaidillah dari jabatannya, lantaran memberikan pelatihan bela negara terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI).

"Tentunya kita apresiasi langkah tegas Pangdam III Siliwangi dalam merespon peristiwa iru," ujar Ketua Setara Institute,  Hendardi, Senin (9/1).

Ia berharap langkah tersebut memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak 'berpolitik' di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI.


Meskipun langkah ini positif, menurut dia, sulit dipahami tindakan satuan TNI tanpa seizin atasannya. Terlebih diketahui TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini.

"Tindakan di luar kendali atasan, biasanya menggambarkan ada masalah di tubuh TNI," tengarai Hendardi yang juga pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)  ini.

Lebih jauh menurut dia, pencopotan Dandim Lebak sebenarnya belum cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif terhadap kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI.

Ia pun mendorong, langkah Pangdam III Siliwangi itu diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan Indonesia butuh prajurit yang disiplin, tertib, bukan yang suka  'bermain-main' dan berpotensi merusak demokrasi.

"Dan kunci utama mendisiplinkan TNI sebenarnya  ada di tangan Jokowi sebagai Panglima Tertinggi," imbuhnya, menekankan.  

Dalam situasi semacam ini, Jokowi, Hendardi melanjutkan, tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan.

"Yang semestinya dilaksanakan Jokowi dalam menyikapi persoalan ini adalah mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir dua tahun dijalankan oleh Kemenhan RI dan TNI. Apalagi kegiatan itu  dibiayai  uang negara, pajak rakyat,  namun hingga kini belum tampak ada output yang jelas,"  tegas Hendardi.[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya