Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Diminta Evaluasi PGN

MINGGU, 08 JANUARI 2017 | 19:24 WIB | LAPORAN:

Pemerintah harus segera mengevaluasi PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Sebab, biaya regasifikasi pada FSRU Lampung sangat mahal, yakni mencapai USD3,4 per mmbtu.

Begitu diutarakan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Minggu (8/1).

"PGN harus segera dievaluasi. Biaya regasifikasi tersebut sangat mahal dan tidak lazim. Dan ini akan membuat harga gas di lapangan menjadi tinggi,” kata dia.


Ferdinand menilai, biaya regasifikasi FSRU Lampung berada jauh di atas harga wajar, yakni 3,4 USD per mmbtu. Kondisi ini patut dipertanyakan, karena akan menjadikan blended price untuk industri semakin mahal di tengah menurunnya harga LNG.

Biaya regasifikasi, menurut Ferdinand, merupakan kesepakatan antara PGN dan pemilik kapal. Artinya, lanjut dia, mereka menghitung bersama-sama, termasuk biaya pengembalian investasi. Dengan kondisi biaya regasifikasi yang sangat tinggi itu, patut diduga bahwa terjadi kesepakatan-kesepakatan.

Mahalnya biaya regasifikasi, menurut Ferdinand, persis seperti masukan EWI kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Ketika itu, EWI mengatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan dua titik yang menjadi penyebab tingginya harga gas. Pertama adalah rantai yang panjang melalui banyaknya trader. Selanjutnya, terkait dengan biaya produksi, dimana biaya regasifikasi termasuk di dalamnya.

"Jadi dua permasalahan itu yang sudah kita sampaikan kepada pemerntah untuk diperiksa ulang. Tapi pemerintah tidak melihat ke dalam, namun hanya melihat trader seagai penyebabnya,” kata dia.

Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamad Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaya, mengatakan, biaya regasifikasi merupakan biaya variabel yang angkanya bisa berbeda untuk setiap perusahaan.

Begitupun hal itu tidak bisa diabaikan, karena dapat menentukan tingkat efisiensi. Apalagi, tingginya biaya regasifikasi masih harus ditambah toll fee, sehingga semakin membuat FSRU Lampung tidak efisien. Untuk itu, lanjut dia, harusnya PGN menekan semua biaya operasional, karena regasifikasi sendiri merupakan komponen variabel.

"Harusnya, FSRU bisa menekan, sehingga harganya sama dengan yang lain. Mereka harus mencari formula efisiensi,” demikian Widjaja. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya