Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Diminta Evaluasi PGN

MINGGU, 08 JANUARI 2017 | 19:24 WIB | LAPORAN:

Pemerintah harus segera mengevaluasi PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Sebab, biaya regasifikasi pada FSRU Lampung sangat mahal, yakni mencapai USD3,4 per mmbtu.

Begitu diutarakan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Minggu (8/1).

"PGN harus segera dievaluasi. Biaya regasifikasi tersebut sangat mahal dan tidak lazim. Dan ini akan membuat harga gas di lapangan menjadi tinggi,” kata dia.


Ferdinand menilai, biaya regasifikasi FSRU Lampung berada jauh di atas harga wajar, yakni 3,4 USD per mmbtu. Kondisi ini patut dipertanyakan, karena akan menjadikan blended price untuk industri semakin mahal di tengah menurunnya harga LNG.

Biaya regasifikasi, menurut Ferdinand, merupakan kesepakatan antara PGN dan pemilik kapal. Artinya, lanjut dia, mereka menghitung bersama-sama, termasuk biaya pengembalian investasi. Dengan kondisi biaya regasifikasi yang sangat tinggi itu, patut diduga bahwa terjadi kesepakatan-kesepakatan.

Mahalnya biaya regasifikasi, menurut Ferdinand, persis seperti masukan EWI kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Ketika itu, EWI mengatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan dua titik yang menjadi penyebab tingginya harga gas. Pertama adalah rantai yang panjang melalui banyaknya trader. Selanjutnya, terkait dengan biaya produksi, dimana biaya regasifikasi termasuk di dalamnya.

"Jadi dua permasalahan itu yang sudah kita sampaikan kepada pemerntah untuk diperiksa ulang. Tapi pemerintah tidak melihat ke dalam, namun hanya melihat trader seagai penyebabnya,” kata dia.

Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamad Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaya, mengatakan, biaya regasifikasi merupakan biaya variabel yang angkanya bisa berbeda untuk setiap perusahaan.

Begitupun hal itu tidak bisa diabaikan, karena dapat menentukan tingkat efisiensi. Apalagi, tingginya biaya regasifikasi masih harus ditambah toll fee, sehingga semakin membuat FSRU Lampung tidak efisien. Untuk itu, lanjut dia, harusnya PGN menekan semua biaya operasional, karena regasifikasi sendiri merupakan komponen variabel.

"Harusnya, FSRU bisa menekan, sehingga harganya sama dengan yang lain. Mereka harus mencari formula efisiensi,” demikian Widjaja. [sam]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Jepang Akui Otonomi Sahara Solusi Paling Realistis

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:21

Pencanangan HUT Jakarta Bawa Mimpi Besar Jadi Kota Global

Minggu, 10 Mei 2026 | 12:02

Warga Jakarta Kini Wajib Pilah Sampah Jadi 4 Kategori, Ini Daftarnya

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:40

Kritik Amien Rais Dinilai Bermuatan Panggung Politik

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:30

Pramono Optimistis Persija Menang Lawan Persib

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:18

Putin Klaim Perang Ukraina Segera Berakhir, Siap Temui Zelensky untuk Damai

Minggu, 10 Mei 2026 | 11:10

JK Negarawan, Pemersatu Bangsa, dan Arsitek Perdamaian Nasional yang Patut Dihormati

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:48

BMKG-BNPB Lakukan OMC Kendalikan Potensi Karhutla di Sumsel

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:41

Israel Bangun Pangkalan Militer Rahasia di Gurun Tanpa Sepengetahuan Irak

Minggu, 10 Mei 2026 | 10:23

KPK Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Anggota BPK Haerul Saleh

Minggu, 10 Mei 2026 | 09:44

Selengkapnya