Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Diminta Evaluasi PGN

MINGGU, 08 JANUARI 2017 | 19:24 WIB | LAPORAN:

Pemerintah harus segera mengevaluasi PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Sebab, biaya regasifikasi pada FSRU Lampung sangat mahal, yakni mencapai USD3,4 per mmbtu.

Begitu diutarakan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Minggu (8/1).

"PGN harus segera dievaluasi. Biaya regasifikasi tersebut sangat mahal dan tidak lazim. Dan ini akan membuat harga gas di lapangan menjadi tinggi,” kata dia.


Ferdinand menilai, biaya regasifikasi FSRU Lampung berada jauh di atas harga wajar, yakni 3,4 USD per mmbtu. Kondisi ini patut dipertanyakan, karena akan menjadikan blended price untuk industri semakin mahal di tengah menurunnya harga LNG.

Biaya regasifikasi, menurut Ferdinand, merupakan kesepakatan antara PGN dan pemilik kapal. Artinya, lanjut dia, mereka menghitung bersama-sama, termasuk biaya pengembalian investasi. Dengan kondisi biaya regasifikasi yang sangat tinggi itu, patut diduga bahwa terjadi kesepakatan-kesepakatan.

Mahalnya biaya regasifikasi, menurut Ferdinand, persis seperti masukan EWI kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Ketika itu, EWI mengatakan bahwa pemerintah harus memperhatikan dua titik yang menjadi penyebab tingginya harga gas. Pertama adalah rantai yang panjang melalui banyaknya trader. Selanjutnya, terkait dengan biaya produksi, dimana biaya regasifikasi termasuk di dalamnya.

"Jadi dua permasalahan itu yang sudah kita sampaikan kepada pemerntah untuk diperiksa ulang. Tapi pemerintah tidak melihat ke dalam, namun hanya melihat trader seagai penyebabnya,” kata dia.

Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamad Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Achmad Widjaya, mengatakan, biaya regasifikasi merupakan biaya variabel yang angkanya bisa berbeda untuk setiap perusahaan.

Begitupun hal itu tidak bisa diabaikan, karena dapat menentukan tingkat efisiensi. Apalagi, tingginya biaya regasifikasi masih harus ditambah toll fee, sehingga semakin membuat FSRU Lampung tidak efisien. Untuk itu, lanjut dia, harusnya PGN menekan semua biaya operasional, karena regasifikasi sendiri merupakan komponen variabel.

"Harusnya, FSRU bisa menekan, sehingga harganya sama dengan yang lain. Mereka harus mencari formula efisiensi,” demikian Widjaja. [sam]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Trump Serang Demokrat dalam Pesan Malam Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 16:04

BUMN Target 500 Rumah Korban Banjir Rampung dalam Seminggu

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:20

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Gibran Minta Pendeta dan Romo Terus Menjaga Toleransi

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:40

BGN Sebut Tak Paksa Siswa Datang ke Sekolah Ambil MBG, Nanik: Bisa Diwakilkan Orang Tua

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:39

Posko Pengungsian Sumut Disulap jadi Gereja demi Rayakan Natal

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:20

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Kardinal Suharyo Ingatkan Pejabat Harus Tobat

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:15

Arsitektur Nalar, Menata Ulang Nurani Pendidikan

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:13

Kepala BUMN Temui Seskab di Malam Natal, Bahas Apa?

Kamis, 25 Desember 2025 | 14:03

Harga Bitcoin Naik Terdorong Faktor El Salvador-Musk

Kamis, 25 Desember 2025 | 13:58

Selengkapnya