. Secara administrasi, untuk meneruskan atau menghentikan kerjasama militer Indonesia dengan negara lain kewenangannya ada di tangan Kementerian Pertahanan bukan di TNI.
"Ya itu kalau kerjasama kan memang secara administrasi Menhan," kata Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta di Jakarta, Sabtu (7/1).
Hal itu dia ungkapkan menanggapi pemutusan kerjasama militer sementara antara TNI dengan militer Australia oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Kalau pun Panglima Gatot yang menghentikan, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan bahwa itu tidak perlu dipersoalkan.
"Yang punya personilkan TNI. Tidak masalah (secara hukum)," jelasnya.
Terlebih Sukamta mengaku dirinya yakin bahwa sebelum mengambil keputusan itu, tentu Panglima Gatot telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.
"Panglima tidak mungkin membuat langkah yang gegabah. Cuma kalau mau melakukan itu tidak perlu lapor dulu ke masyarakat, itu urusan internal mereka," tegasnya.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne sudah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan menginvestigasi terkait dugaan anggota militer negaranya yang melecehkan Pancasila dan TNI.
Tidak mau memperpanjang masalah, Sukamta, Legislator PKS ini, meminta Pemerintah mau menerima permohonan militer Australia.
Sebelumnya, Mabes TNI memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Selama ini kerja sama bidang pertahanan antarkedua negara dinilai tidak menguntungkan Indonesia.
"Iya betul menghentikan sementara, bukan memutuskan kerja sama," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto, di Jakarta, Rabu (4/1).
Wuryanto mengatakan TNI memutuskan penundaan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) setelah melakukan evaluasi yaitu ada hal teknis yang dianggap tidak menguntungkan TNI.
[rus]
