Kebijakan pemerintah menaikkan pajak, menghapus subsidi listrik, dan menaikkan harga BBM menuai kritiÂkan keras. Partai Demokrat menilai pemerintah kurang peka terhadap situasi perekonomian rakyat.
Kritikan tersebut disampaiÂkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Menurut Agus, kenaikan harga BBM dan menaikkan pajak serta menghapus subsidi listrik sangat mempersulit ekonomi masyarakat yang sedang kesuliÂtan. Dia memprediksi, kebijakan pemerintah melemahkan daya beli masyarakat untuk mengÂkonsumsi produk dan jasa dalam negeri.
"Akibatnya nilai ekonominya menjadi turun kembali. Jadi kesusahan dan kesulitan makin tinggi," ujarnya.
Tak hanya itu, efek dari kebiÂjakan pemerintah akan membeÂbani perusahaan dan juga pabrik-pabrik di Indonesia. Setidaknya, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memasarkan karena memang masyarakat tidak mampu mengkonsumsi produk dalam negeri.
"Lama-lama perusahaan akan alami kebangkrutan, kalau bangÂkrut akan ada PHKdan memÂperkeruh keadaan dalam negeri," katanya.
Sehingga yang paling tepat menurut dia adalah, pemerintah harus menaikkan daya beli masyarakat terlebih dahulu sehÂingga kemampuan dan daya beli masyarakat tentu akan mempuÂnyai efek positif.
"Beban-beban apa pun yang dinaikkan oleh pemerintah, akan bisa teratasi dengan baik. Kalau sekarang ini menimbulÂkan keresahan masyarakat dan hal ini harus juga direncanakan dan dijadwalkan dengan tepat," jelas Agus.
Senada, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, pajak dan menghapus subsidi listrik merupakan kado pahit tahun baÂru dengan membebani rakyat.
Fadli memberi gambaran, ibaÂrat sebuah rumah tangga petani, untuk memenuhi kebutuhan proÂtein secara berkesinambungan, petani pertama-tama haruslah memelihara dan membesarkan ternaknya dulu agar bisa berteÂlor atau pun berkembang biak, ketimbang memotong semua ternaknya terus-menerus setiap hari.
"Bisa tidak makan mereka nantinya. Jadi, pemerintah seÂharusnya berkepentingan unÂtuk menyelamatkan daya beli masyarakat dulu, supaya perÂekonomian bisa tumbuh, baru kemudian berusaha memetik hasilnya," kata Fadli.
"Kalau masyarakat terus-menerus diberi kado pahit, jangan berharap perekonomian kita akan membaik, dan keuangan negara bisa sehat," tandas Fadli. ***
