Pemutusan kerja sama kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan JP Morgan Chase & Co. terus menjadi polemik belakangan ini.
Para pengamat di luar negeri juga memiliki pandangan kritis atas keputusan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (SMI).
"Saya tidak berpikir tindakan ini akan mempengaruhi kepentingan investor di Indonesia, tapi ini jelas mencerminkan kesulitannya para analis di sisi-jual untuk menyediakan opini yang independen dan objektif bagi kliennya tanpa membuat marah pejabat pemerintah dan regulator," kata Alan Richardson, manajer investasi Samsung Asset Management yang berbasis di Hongkong, seperti dikutip Bloomberg.
Profesor bidang manajemen dan keuangan di sekolah bisnis Universitas New York menyatakan bahwa JP Morgan telah melakukan hal yang benar dengan mempertahankan laporannya. Dengan pendirian tersebut, bank mengalami kerugian relatif kecil di Indonesia, di mana JP Morgan tidak memiliki banyak financial exposure.
"(ini adalah) suatu kesalahan dari Indonesia yang membutuhkan dukungan dan saran JP Morgan lebih dari bank tersebut membutuhkan Indonesia. Tidaklah pernah sukses usaha oleh pemerintah yang tidak senang dengan penelitian kemudian berusaha mendisplinkan bank bersangkutan. Meski usaha-usaha terus dibuat dari waktu ke waktu untuk memuaskan ekspektasi politik lokal," jelas Roy C. Smith, seperti diberitakan Reuters.
Dari dalam negeri, peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra melihat kasus tersebut dari sudut pandang yang lain.
"Sungguh aneh tindakan yang dilakukan SMI. Pemutusan hubungan kerja sama antara pemerintahan suatu negara dengan bank internasional baru pertama kali terjadi di dunia," ungkapnya di Jakarta, Kamis (5/1).
Menurutnya, di masa lalu, akibat penurunan peringkat surat utang negara oleh suatu bank internasional juga sempat menimbulkan ketegangan antara pemerintah Tiongkok dengan Morgan Stanley, dan pemerintah Brasil dengan Banco Santander. Tetapi hubungan kerja sama keduanya tetap berlanjut.
Gede mendengar kabar bahwa ada kemungkinan tindakan SMI memutus hubungan kerja sama dengan JP Morgan berhubungan dengan dendam politik gank Clinton terhadap kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat. Ternyata, setelah ditelusuri, memang fakta-fakta mengarah ke sana.
Diketahui, CEO JP Morgan Jamie Dimon pada Desember 2016 memutuskan bergabung dengan pemerintahan Trump sebagai penasehat ekonomi. Setelah sebelumnya pada November 2016, Jamie mengirim surat pribadi yang menyatakan dukungannya pada Trump
Padahal, bos JP Morgan itu terkenal sebagai pendukung sejati Partai Demokrat, dan juga bagian dari gank Clinton. Bahkan Jamie sendiri pernah mengancam akan pindah ke Kanada apabila Trump terpilih sebagai presiden AS. Jadi, bagi gank Clinton, tindakan Jamie mendukung Trump adalah sebuah pengkhianatan.
"SMI jelas adalah bagian dari gank Clinton. Ditariknya SMI ke Bank Dunia pada Mei 2010 sepertinya adalah hasil lobi dari Menteri Keuangan AS Tim Geithner yang juga gank Clinton kepada Rob Zoelick, presiden Bank Dunia," ujar Gede.
Secara kebetulan, Gede mendapati pada Maret 2010 pernah terjadi percakapan telepon antara SMI dengan Tim Geithner. Ketika itu, tensi politik di Indonesia sedang sangat tinggi akibat SMI dituding oleh DPR RI bersalah dalam skandal bailout Bank Century.
"Patut dicurigai tindakan memutus hubungan dengan JP Morgan yang dipimpin Jamie Dimon lebih didasari pada mutungnya SMI atas gagalnya ekspektasi politik pribadinya. Yang juga sebagai gank Clinton," kata Gede.
Dia menengarai, mungkin saja gank Clinton sudah berjanji akan mendukung SMI di Pemilu 2019 sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, tentu bila Hillary Clinton menang sebagai presiden AS.
"Kemenangan Trump ini jelas mengubur semua ekspektasi politik pribadi SMI," tegas Gede.
[wah]
