Berita

Said Iqbal/Net

Politik

Jokowi Hanya Gunakan Data Pasif TKA China Dari Menaker

KAMIS, 05 JANUARI 2017 | 13:56 WIB | LAPORAN:

. Data jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China yang disodorkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri ke Presiden Joko Widodo merupakan data yang kurang valid.

Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Data sementara yang dikantongi Iqbal, TKA ilegal asal China sesungguhnya mencapai ratusan ribu orang.

"Menaker ini selalu dari dulu selalu mengadu data-data dan menyangkal fakta-fakta di lapangan," sesalnya di Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/1).

Padahal, menurut dia keberadaan TKA asal China sudah sangat meresahkan buruh-buruh yang merupakan warga negara Indonesia. Apalagi pekerjaan yang sesungguhnya tidak memerlukan keterampilan khusus sudah diisi oleh buruh-buruh dari China.

"Januari sampai Maret 2016 lalu data kami menyatakan ada 46 ribu orang di PHK, tetapi Menaker menyangkal dan menyatakan bahwa hanya 2700," bebernya.

Data Kemenaker menurut dia adalah data pasif yang bersumber pada Dinas Tenaga Kerja Kota dan Provinsi yang hanya menyangkut TKA asing yang memiliki keterampilan.

"Mereka (Disnaker kota) itu kan menunggu. Jadi tidak mungkin perusahaan yang mempekerjaan TKA itu melapor ke Dinas. Itu yang membuat data dan fakta Menaker itu berbeda. Jauh berbeda 10 kali lipat data fakta yang dia punya Kemenaker. Ilegal mana mungkin dilaporkan," jelasnya. [ysa]

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Eko Darmanto Bakal Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Rp37,7 M

Senin, 06 Mei 2024 | 16:06

Fahri Hamzah: Akademisi Mau Terjun Politik Harus Ganti Baju Dulu

Senin, 06 Mei 2024 | 15:56

Pileg di Intan Jaya Molor Karena Ulah OPM

Senin, 06 Mei 2024 | 15:56

Gaduh Investasi Bodong, Pengamat: Jangan Cuma Nasabah, Bank Juga Perlu Perlindungan

Senin, 06 Mei 2024 | 15:46

Tertinggi dalam Lima Tahun, Ekonomi RI di Kuartal I 2024 Tumbuh 5,11 Persen

Senin, 06 Mei 2024 | 15:46

Parnas Tak Punya Keberanian Usung Kader Internal jadi Cagub/Cawagub Aceh

Senin, 06 Mei 2024 | 15:45

PDIP Buka Pendaftaran Cagub-Cawagub Jakarta 8 Mei 2024

Senin, 06 Mei 2024 | 15:35

Dirut Pertamina: Kita Harus Gerak Bersama

Senin, 06 Mei 2024 | 15:35

Banyak Pelanggan Masih Pakai Ponsel Jadul, Telstra Tunda Penutupan Jaringan 3G di Australia

Senin, 06 Mei 2024 | 15:31

Maju sebagai Cagub Jateng, Sudaryono Dapat Perintah Khusus Prabowo

Senin, 06 Mei 2024 | 15:24

Selengkapnya