Presiden Joko Widodo tidak ikut campur dalam keputusan Panglima TNI menghentikan sementara kerjasama militer dan pertahanan dengan Australian Defence Force.
"Ya, saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI, dari Menteri Pertahanan. Dan saat ini masalah itu saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI," ujar Jokowi kepada wartawan, usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian yang digelar di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (5/1).
Namun, Presiden mengimbau agar langkah yang diambil TNI bisa mendinginkan suasana antara militer Indonesia dan Australia. Selain itu, Jokowi juga berharap agar keputusan tersebut tidak mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara, mengingat saat ini Indonesia dan Australia sepakat untuk menjaga hubungan dengan baik.
"Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hanya mungkin di tingkat operasional ini yang perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," imbuhnya.
Ia tegaskan bahwa Indonesia dan Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Karena itu, ia berharap agar masalah yang ada bisa segera diselesaikan dengan baik dan tidak mempengaruhi latihan bersama militer Indonesia dan Australia di masa mendatang. Meski demikian, ia menyadari masalah yang terjadi sekarang berkaitan dengan hal prinsip.
"Ya ini masalahnya biar di-
clear kan dulu lah. Masalah itu, meskipun di tingkat operasional, tapi juga masalah prinsip," terang Jokowi.
Markas Besar TNI memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia setelah temuan beberapa hal yang menyinggung nama baik TNI dan dasar negara Indonesia di tengah latihan bersama.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto menegaskan bahwa sifat penghentian itu adalah sementara, dan meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar pejabat.
[ald]
