Negara Harus Menjernihkan Jatidiri Jokowi

. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi proses hukum terhadap penulis buku "Jokowi Undercover" Bambang Tri Mulyono.

"Karena bertujuan baik untuk melindungi Kepala Negara," kata Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Kamis (5/1).

Namun, lanjut Natalius, pelarangan terhadapa penilaian masyarakat atas karya cipta perlu menjadi perhatian luas karena terkesan ada kecenderungan penyalahgunaan kewenagan atau abuse of power melalui pengekangan kebebasan pendapat, pikiran dan perasaan serta pengekangan kebebasan ekspresi yang telah diperjuangkan dengan nyawa dan darah sejak 18 tahun silam.

"Negara sebaiknya tidak memasuki ruang hak asasi individu yang telah melekat secara alamiah, namun harus melakukan suatu upaya progresif dan profesional untuk menyatakan bahwa buku tersebut adalah salah," ujar Natalius.

Menurut pria asal Papua ini, negara justru harus membantu menjernihkan pertanyaan publik, mengapa identitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dipersoalkan secara terus-menerus, sejak Jokowi masih pencalonan diri sebagai presiden hingga saat ini sudah berada di singgasana kekuasaan.

Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain, dimana Jokowi lahir? Diamana dibesarkan, apakah di Sragen atau di Sriroto Boyolali? Siapa orang tua Jokowi sesungguhnya? Lantas apakah memang ada hubungan dengan PKI di tahun 1950-an dan 1960-an?

"Kita tetap antisipasi sedini mungkin karena Kesangsian atas identitas akan menjadi tutur atau diskursus sejarah dan berita kelam pada masa yang akan datang," ujar Natalius.

Terakhir, Natalius meminta Pemerintah sebaiknya menghindari melakukan tindakan defensif dengan menyatakan isi buku "Jokowi Undercover" tidak benar, fitnah, bohong dan sebagainya.

"Karena rakyat masih ingat kata seorang tokoh nasional 'sepersen saja saya makan uang, siap digantung di Monas'. Tindakan atau perkataan yang bertolak belakang dengan fakta ini yang disebut teori acontrario, atau pepatah Jawa kuno 'kecik betitik ala ketara'," imbuhnya.

Oleh karena itu, tambah Natalius, pemerintah sebaiknya membantu keluarga Jokowi agar menjaga nama baik, wibawa serta harkat dan martabatnya tetap lestari di masa yang akan datang. [rus]