Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memutuskan kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank, N.A. terkait dengan risetnya menurunkan peringkat surat utang Indonesia. Hipmi curiga, ada upaya asing menggoyang ekonomi Indonesia.
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah JP Morgan sangat berbahaya karena berusaha menciptakan opini buruk untuk menggoyang perekonomian Indonesia. Kasus JP Morgan ini menunjukkan agresifnya pihak asing meÂlemahkan stabilitas keuangan Indonesia.
"Mereka mau ciptakan opini negatif di luar tentang Indonesia agar stabilitas keuangan kita terganggu. Ujung-ujungnya mereka mau ambil untung dan menggoyang perekonomian naÂsional," ujar Bahlil saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.
Seharusnya, JP Morgan tidak perlu dilibatkan dalam program tax amnesty sebagai bank persepÂsi karena risetnya yang selalu melemahkan posisi Indonesia.
Misalnya, kata Bahlil, pada Agustus 2016, JP Morgan minta investor asing mengurangi kepemilikan obligasi Indonesia. Selain itu, mereka juga mencipÂtakan opini prospek perekonoÂmian di Asia negatif karena ada kekhawatiran kenaikan suku bunga di Amerika Serikat (AS).
Untuk diketahui, sebelumnya, JP Morgan Chase Bank, N.A mengeluarkan riset yang menuÂrunkan peringkat surat utang atau obligas Indonesia dari overÂweight menjadi underweight atau turun dua peringkat. Akhirnya, Kemenkeu pun memutuskan kerja sama dengan bank tersebut per 1 Januari 2017 karena hasil risetnya mengancam stabilitas perekonomian nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sudah mempelajari secara rinci hasil riset JP Morgan dalam rapat internal. Akhirnya, Kemenkeu putuskan mengakhiri kerja sama dengan bank tersebut.
"Kemenkeu terus menerus akan melakukan hubungan kerja sama dengan seluruh stakeholder, berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggung jawab termasuk terhadap kualitas hasil kerÂjanya," ujarnya saat jumpa pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, kemarin.
Dia menilai, riset yang dikeluÂarkan oleh JP Morgan tidak berÂlandaskan indikator yang tepat. Padahal, lembaga riset sangat penting peranannya dalam menÂdorong perekonomian sebuah negara. Hasil yang dikeluarkan dapat mempengaruhi investor.
"Pemerintah akan melakukan perbaikan di dalam seluruh kebiÂjakan ekonomi. Kalau memang masih kurang, kami akan terus perbaiki," ujar Sri Mulyani.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mendukung keputusan Menkeu yang memutuskan kerja sama dengan JP Morgan. "Itu langkah baik," katanya.
Bekas Gubernur Bank IndoÂnesia ini juga mengaku, heran dengan hasil riset JP Morgan. Pasalnya, perekonomian IndoÂnesia dalam keadaan stabil dan baik. Bahkan, Fitch Ratings meÂnaikkan ranking Indonesia.
"Kita baik-baik saja dalam penilaian para analis. Kalau ada komentar-komentar dan riset yang mengatakan sebaliknya, memang hak mereka. Tapi harus ada pertanggungjawaban menÂgenai kebenarannya," katanya.
Karena itu, dia mempertanyaÂkan, standar penilaian riset JP Morgan yang menurunkan perÂingkat surat utang Indonesia.
Kepala Badan Koordinasi PeÂnanaman Modal (BKPM) ThomÂas Lembong mengatakan, riset adalah hal yang biasa. MenurutÂnya, Indonesia harus menjaga momentum reformasi yang menÂingkatkan kinerja ekonomi agar peringkat Indonesia selalu baik di lembaga riset lainnya.
"Aspek yang terangkat dari kejadian ini adalah bahwa perÂingkat suatu negara itu relatif. Jadi kita selalu akan dinilai oleh lembaga riset itu relatif dengan negara lain," jelas Lembong.
Menurut bekas Menteri PerÂdagangan ini, jika Indonesia mampu menunjukkan kinerja ekonomi yang baik, maka invesÂtor akan selalu optimis dengan pasar investasi di Indonesia. Saat ini, kata dia, yang terpentÂing adalah menjaga fundamental ekonomi.
"Kalau kita bisa bersaing misÂalnya dalam hal penghasilan deÂvisa, pasti penilaian dari investor bank internasional itu juga akan selaras," tukasnya. ***
