. Kebakaran yang menimpa KM Zahro yang melayani transportasi ke Pulau Tidung Kepulauan Seribu merupakan kejadian yang kedua kali. Pada 2015 lalu Kapal milik Dinas Perhubungan juga mengalami kebakaran yang menyebabkan 80 orang terluka.
"Peristiwa ini tentu harus menjadi bahan evaluasi terkait manajemen transportasi ke Pulau Seribu. Karena transportasi ke Pulau Seribu bukan hanya mengangkut wisatawan, namun juga penduduk Pulau Seribu yang harus ke daratan Jakarta atau sebaliknya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 4/1).
Diantara tata kelola transportasi ke Kepulauan Seribu yang haru dibenahi, menurut pria yang karib disapa Sani ini, adalah pemeriksaan kelaikan kapal untuk berlayar ke wilayah Pulau Seribu. Pemeriksaan kelaikan kapal ini penting dilakukan apalagi ketika saat gelombang tinggi. Tidak boleh ada permainan antara pemilik kapal atau Nakhoda dengan pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan ijin bagi kapal untuk berlayar ke Pulau Seribu.
"Selama ini pemeriksaan kelaikan untuk kapal berlayar di pelabuhan ini diduga lemah dan banyak permainan sehingga kapal yang tidak laik atau yang kelebihan muatan tetap di diijinkan jalan," ungkap politikus PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini.
Triwisaksana melanjutkan, Jakarta adalah kota besar dan ibukota negara. Seharusnya tersedia jumlah petugas yang cukup dan cakap untuk melakukan pemeriksaan kelaikan kapal secara detail. Beda kalau di pelabuhan yang jauh dan terpencil. Selain pemeriksaan kelaikan kapal, manajemen pengaturan perjalanan untuk ke kepulauan Seribu juga perlu dibenahi,
"Seperti ketersediaan kapal yang cukup dan memenuhi standar keselamatan dan pelayanan," demikian Triwisaksana.
[ysa]
