Ekonomi Rakyat Masih Rawan

Meski jumlah rakyat mis­kin kini berkurang per Maret 2016, yakni sebesar 28,01 juta orang, atau sekitar 10,86 persen dari jumlah penduduk, namun penurunan ini masih lambat. Jumlahnya pun terhitung masih tinggi.

Hal ini diungkap Dr Prasetijono Widjojo Malang Joedo, salah satu pemateri Refleksi dan Pernyataan Akhir Tahun Alumni GMNI. Acara ini digelar di Jakarta kemarin oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PAGMNI).

Turut hadir sebagai pemateri lainnya adalah Eros Djarot, Prof Dr Makarim Wibisono, Prof Dr Hiras Tobing, Prof Dr Harjono, Sekretaris Menko Perekonomian Dr Lukita Dinarsyah Tuwo, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan Dr Kristiya Kartika.

"Sebagian penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan pun sebenarnya masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Bahkan, sekali pun ada per­tumbuhan, justru condong menguntungkan kelompok menengah ke atas," jelasnya.

Hal lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat, ingat Prasetijono, adalah tingkat pen­gangguran terbuka yang meski menurun, namun angkanya masih tinggi. Yakni sekitar 5,5 persen.

Terkait hal ini, salah satu peserta diskusi, Ismoewati Soejoto juga mengingatkan kepada para pakar, saat ini rakyat masih kesulitan dengan harga-harga yang terus menaik. "Kaum marhaen (rakyat) kini bukannya menang, tapi menan­gis lho, Pak!" cetusnya.

Hal senada disampaikan Hiras Tobing. Menurutnya, ekonomi yang sekarang berkembang sudah bukan lagi sistemekonomi Pancasila seperti yang dulu dicita-citakan Bung Karno. Melainkan sistem ekonomi yang cenderung kapitalis, sehingga lebih banyak merugi­kan rakyat kecil.

Plt Gubernur DKI Sumarsono mengungkap besarnya biaya yang harus dikeluarkan demi mengongkosi birokrasi selama ini. Seperti diketahui, Soni sebelumnya merupakan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri.

"Sampai sempat ada gejala, begitu kalah dalam Pilkada, tak lama kemudian muncul tuntutan pemekaran wilayah. Sehingga besar sekali dana yang harus dikeluarkan negara menggaji para anggota DPRD hingga para pejabat eksekutif­nya ketika terjadi pemekaran ini," ujarnya. ***