Sejak dipimpin Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru dipandang melambat.
Secara tahunan (year on year) ekonomi Indonesia hanya 4,7 persen. Melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) mencatat beberapa indikator perekonomian Indonesia yang memburuk selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Di antaranya, nilai tukar rupiah melemah dibarengi dengan neraca ekspor yang negatif tetapi impor justru meningkat. Kemudian jumlah hutang bertambah. Prodem kuatir pemerintah kembali akan mencekik dan merampas keuangan masyarakat menaikkan harga BBM dan komoditas kebutuhan pokok. Tujuannya untuk menutupi penerimaan dan pembayaran cicilan hutang pemerintah.
Kondisi ini diperparah karena cadangan devisa juga menurun sedangkan laju inflasi tak terbendung, kemiskinan dan pengangguran meningkat.
Dari sektor ketenagakerjaan/perburuhan, Prodem mencermati terjadi distorsi di beberapa perundangan.
"Padahal pasangan Jokowi-JK memiliki program "Trilayak" yaitu: Kerja layak, Upah layak dan Kerja layak," jelas Sekjen Prodem, Satyo Purwanto dalam keterangan tertulisnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/12).
Prodem juga menyoroti PP 78/2015 yang dinilai bertentangan dengan pasal 88 dan pasal 89 UU Ketenagakerjaan (UUK) 13/2003. Akibatnya kenaikan upah tidak seimbang dan daya beli buruh jadi menurun.
Belum lagi menyoal Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mensyaratkan hanya boleh satu serikat pekerja di sebuah kawasan khusus termasuk Lembaga Tripartit dan Dewan Pengupahan. Kebijakan ini, tegas Satyo, jelas bertentangan dengan UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja termasuk konvensi ILO No. 87 dan No. 98. Dan paling muktahir, isu serbuan tenaga kerja ilegal asal Tiongkok.
"Jika itu terbukti dan data bisa diverifikasi maka bencana bagi sektor pekerja d iIndonesia," ujarnya, mewanti-wanti
Sementara itu agenda liberalisme ekonomi terus menyempurnakan diri di negara ini. Faktanya rakyat terus tergusur dari tanahnya, kasus pencapolakan tanah dan kebun masyarakat Majalengka, Jawa Barat, akan dibangun bandara berkelas internasional.
"113 penggusuran di Jakarta termasuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan Teluk Benoa di Bali semakin memperjelas negara ini diatur dan dikelola oleh sekelompok elit pemerintahan berwatak imperialis yang berkongsi dengan segelintir konglomerat yang bermental hitam," kritiknya.
[wid]
