Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Komisi I Akan Dalami Isu TKA Ilegal Asal China Usai Reses

KAMIS, 29 DESEMBER 2016 | 19:45 WIB | LAPORAN:

Komisi I DPR RI akan memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk mengetahui tentang kebenaran informasi tentang banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China usai masa reses nanti.

Pasalnya mereka menilai isu tersebut sungguh meresahkan.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan, pihaknya akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menanyakan soal pengawasan bagi situs-situs yang kerap memberikan informasi hoax seperti 10 juta TKA ilegal asal China.


"Ada akun-akun yang bisa divalidasi oleh Kominfo. Kominfo kan galak tutup situs porno dan teroris, apakah mereka punya kemampuan memonitor hal tersebut," jelasnya dalam diskusi "Refleksi Akhir Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017" yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12).

Menurut dia, secara logika bisnis, kalau ada TKA yang melakukan pekerjaan low skill dan digaji sebesar Rp. 15 juta, perusahaan pasti akan rugi sendiri.

"Kecuali ada agenda lain, seperti spionase, dan lain-lain. Komisi I ingin memastikan lalu lintas informasi yang beredar di masyarakat," ujarnya.

Terlebih, lanjutnya, informasi tentang jumlah TKA legal yang dimiliki oleh beberapa kementerian lembaga saja berbeda.

"Datanya alhamdulillah beda. Menterinya aja dari partainya beda-beda," candanya. [zul]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya