Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Komisi I Akan Dalami Isu TKA Ilegal Asal China Usai Reses

KAMIS, 29 DESEMBER 2016 | 19:45 WIB | LAPORAN:

Komisi I DPR RI akan memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk mengetahui tentang kebenaran informasi tentang banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China usai masa reses nanti.

Pasalnya mereka menilai isu tersebut sungguh meresahkan.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan, pihaknya akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menanyakan soal pengawasan bagi situs-situs yang kerap memberikan informasi hoax seperti 10 juta TKA ilegal asal China.


"Ada akun-akun yang bisa divalidasi oleh Kominfo. Kominfo kan galak tutup situs porno dan teroris, apakah mereka punya kemampuan memonitor hal tersebut," jelasnya dalam diskusi "Refleksi Akhir Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017" yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12).

Menurut dia, secara logika bisnis, kalau ada TKA yang melakukan pekerjaan low skill dan digaji sebesar Rp. 15 juta, perusahaan pasti akan rugi sendiri.

"Kecuali ada agenda lain, seperti spionase, dan lain-lain. Komisi I ingin memastikan lalu lintas informasi yang beredar di masyarakat," ujarnya.

Terlebih, lanjutnya, informasi tentang jumlah TKA legal yang dimiliki oleh beberapa kementerian lembaga saja berbeda.

"Datanya alhamdulillah beda. Menterinya aja dari partainya beda-beda," candanya. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya