Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Sumbangsih Devisa Pada Negara Besar Namun TKI Kurang Perlindungan

RABU, 21 DESEMBER 2016 | 09:29 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, total tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hongkong mencapai 150 ribu orang. Sebesar 60 persen dari 150 ribu orang itu berasal dari Jawa Timur. Mereka pun menyumbang devisa ke negara hingga Rp 8,4 triliun per tahun.

Menurut anggota DPRD Jatim, Handoyo, besarnya sumbangsih devisa dari TKI asal Jatim ini harusnya sejalan dengan perlindungan dari pemerintah yang didapatkan para TKI. Tapi fakta yang terjadi malah sebaliknya, para TKI selalu kesulitan dalam mendapatkan perlindungan, dan apalagi jika mengalami permasalahan di negara tempat dia bekerja.

"Pemerintah harus meningkatkan perlindungan pada para TKI, bagaimanapun mereka adalah salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Negara," kata Handoyo, sebagaimana dilansir JPNN.


Handoyo mengatakan, pemerintan harusnya memiliki data lengkap nama, alamat TKI di setiap negara. Dengan begitu, pemerintah bisa memantau dan mengetahui jika terdapat TKI yang mengalami permasalahan.

Gaji TKI di Hongkong per bulannya 4.200 dolar Hongkong.  Jika dirupiahkan dengan 1 dolarnya Rp 1.750, maka gaji per TKI per bulannya sebesar Rp 7.350.000 dikalikan 150 ribu orang per tahun, maka devisa dari TKI dari Hongkong saja mencapai Rp 1,1 triliun dan 60 persennya berasal dari Jatim sekitar Rp 700 miliar. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya