Berita

Politik

Kebijakan Impor Pangan Merusak Pertanian Indonesia

SENIN, 19 DESEMBER 2016 | 19:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebijakan impor pangan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini menjadi penyebab rusaknya kaum tani dan pertanian Indonesia. Dan kebijakan impor pangan ini sesungguhnya hanya menguntungkan para pelaku eksportir saja.

"Tetapi tidak bagi kaum petani Indonesia, yakni kelompok terbesar rakyat yang ada di negeri ini," kata Presiden Patriot Pangan dari Perkumpulan Patriot Pangan, Bugiakso, dalam acara peresmian Perkumpulan Patriot Pangan di Yogyakarta (Senin, 19/12).

Pengalaman terintegrasi dalam jaringan perdagangan dunia, dalam bentuk penjajahan di masa lalu, atau era perdagangan bebas sekarang, kata Bugiakso, sesungguhnya hal yang sangat menyesakkan dada.  Bugiakso mengatakan kebijakan impor segala bahan pangan itu memang benar bisa menjamin ketersediaan. Namun nyatanya, kata dia, yang terjadi justru menjauhkan negeri agraris ini dari kedaulatan pangan.


"Atas nama efisiensi, Indonesia kemudian terjebak, lalu hancur, dan belum sanggup lagi keluar dari jebakan perdagangan dan politik pangan dunia. Sekilas, kata dia lagi, dengan perhitungan bahwa impor pangan lebih murah dari biaya produksi sendiri, terlihat seperti akan sangat menguntungkan. Benar memang menguntungkan, tapi hanya menguntungkan para eksportir," katanya berkelakar.

Bugiakso menilai awal mula kehancuran kaum tani dan pertanian Indonesia ketika terjadinya perubahan konsep menanam menjadi membeli. Lalu munculnya fakta, kata dia, dari bercocok tanam menjadi kuli yang akhirnya menjadi petani di Indonesia sama artinya menjadi miskin.  Dengan fakta yang ada tersebut, ia melihat banyak anak petani yang tidak mau lagi memendam cita-cita menjadi petani. Lalu muncullah logika berpikir bahwa cara untuk tidak terus terjerumus dalam kemiskinan adalah berhenti menjadi petani.

"Adakah yang lebih pilu dari mendapati kenyataan seperti ini? Adakah yang lebih ironis dari kenyataan negeri agraris ini?" demikian Bugiakso. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya