Berita

Politik

Kebijakan Impor Pangan Merusak Pertanian Indonesia

SENIN, 19 DESEMBER 2016 | 19:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kebijakan impor pangan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini menjadi penyebab rusaknya kaum tani dan pertanian Indonesia. Dan kebijakan impor pangan ini sesungguhnya hanya menguntungkan para pelaku eksportir saja.

"Tetapi tidak bagi kaum petani Indonesia, yakni kelompok terbesar rakyat yang ada di negeri ini," kata Presiden Patriot Pangan dari Perkumpulan Patriot Pangan, Bugiakso, dalam acara peresmian Perkumpulan Patriot Pangan di Yogyakarta (Senin, 19/12).

Pengalaman terintegrasi dalam jaringan perdagangan dunia, dalam bentuk penjajahan di masa lalu, atau era perdagangan bebas sekarang, kata Bugiakso, sesungguhnya hal yang sangat menyesakkan dada.  Bugiakso mengatakan kebijakan impor segala bahan pangan itu memang benar bisa menjamin ketersediaan. Namun nyatanya, kata dia, yang terjadi justru menjauhkan negeri agraris ini dari kedaulatan pangan.


"Atas nama efisiensi, Indonesia kemudian terjebak, lalu hancur, dan belum sanggup lagi keluar dari jebakan perdagangan dan politik pangan dunia. Sekilas, kata dia lagi, dengan perhitungan bahwa impor pangan lebih murah dari biaya produksi sendiri, terlihat seperti akan sangat menguntungkan. Benar memang menguntungkan, tapi hanya menguntungkan para eksportir," katanya berkelakar.

Bugiakso menilai awal mula kehancuran kaum tani dan pertanian Indonesia ketika terjadinya perubahan konsep menanam menjadi membeli. Lalu munculnya fakta, kata dia, dari bercocok tanam menjadi kuli yang akhirnya menjadi petani di Indonesia sama artinya menjadi miskin.  Dengan fakta yang ada tersebut, ia melihat banyak anak petani yang tidak mau lagi memendam cita-cita menjadi petani. Lalu muncullah logika berpikir bahwa cara untuk tidak terus terjerumus dalam kemiskinan adalah berhenti menjadi petani.

"Adakah yang lebih pilu dari mendapati kenyataan seperti ini? Adakah yang lebih ironis dari kenyataan negeri agraris ini?" demikian Bugiakso. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya