Tidak ada satu pun organisasi massa (ormas) yang diperkenankan melakukan tindakan razia atau sweeping. Karena itu merupakan tugas dan kewenangan kepolisian.
"Sweeping itu hanya boleh dilakukan oleh kepolisian dan pemerintahan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Komisaris Besar Argo Yuwono dihubungi wartawan, Sabtu (17/12).
Hal ini, berkaitan dengan aksi sweeping atribut Natal yang diduga dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di beberapa tempat seperti di PT Honda Mitra Jatiasih, Bekasi, beberapa hari lalu.
Menurut Argo, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pemangku kepentingan yang lain sudah duduk bersama untuk membahas atribut keagamaan.
Hasilnya, telah disepakati bersama bahwa tidak ada ormas mana pun bisa memaksakan umat Islam untuk menggunakan atribut non muslim.
"Kapolda akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan terkait penggunaan atribut keagamaan ini," ungkap Argo.
Selain itu, kepolisian yang punya kewenangan akan melakukan penindakan secara persuasif, jika ada perusahaan atau pihak mana pun yang memang diduga melanggar fatwa tersebut.
Polisi juga mengimbau pihak Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) agar melakukan aksi empati dan simpati kepada masyarakat untuk menciptakan situasi kondusif.
[zul]
