Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak pandang bulu untuk menyeret pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek pengadaan alat monitoring sistem pada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Termasuk unsur militer jika ikut terlibat.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan, penelusuran pihak lain akan ditelisik dari pemanggilan saksi, mulai dari unsur sipil hingga unsur militer.
Menurut Ferbri semua saksi yang dipandang relevan dan bisa memperkuat bukti-bukti dalam perkara tersebut, tentunya akan masuk dalam daftar panggilan penyidik KPK.
"Kita berharap kasus ini bisa ditangani secara tuntas seperti diketahui yang baru diproses kemarin adalah indikasi suap senilai kurang lebih Rp2 miliar. Kita akan lihat kembali dan dalami apakah ada penerimaan lain sehingga butuh cukup banyak keterangan saksi," ungkap Febri di kantornya, jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (16/12).
Lebih lanjut Febri menjelaskan, agar tidak mengalami kendala dalam proses pemanggilan saksi dari unsur militer dan pengeledahan di Gedung Badan Keamanan Laut, KPK telah melakukan koordinasi dengan POM TNI.
Sejauh ini, sambung Febri, pihak POM TNI mengapresiasi langkah KPK untuk membongkar pihak yang diduga terlibat dalam kasus yang menyeret Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi sebagai tersangka.
Namun, masih kata Febri, KPK akan menyerahkan ke POM TNI jika dalam pengembangan kasus ada oknum militer yang ikut bermain bersama Eko Susilo Hadi.
"Itu salah satu alasan kenapa koordinasi dilakukan dengan pihak POM TNI dan kami mendapat kabar yang cukup baik. Pihak POM TNI akan mendukung dan bersedia bekerja sama dengan KPK tentang hal ini. Termasuk jika dibutuhkan kegiatan-kegiatan penyidikan yang membutuhkan pengamanan dan penggeledahan," tutup Febri.
[zul]
