Berita

Eko Patrio/Net

Hukum

Panggil Eko Patrio, Polisi Dianggap Berlebihan

JUMAT, 16 DESEMBER 2016 | 11:03 WIB | LAPORAN:

Kepolisian disebut berlebihan dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terkait ucapan Eko yang menyinggung penemuan bom di Bekasi sebagai bentuk pengalihan isu.

"Polisi jangan lebay. Sebagai anggota parlemen dan politisi wajar saja Eko menyampaikan pernyataan seperti itu. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen dan penyambung aspirasi konstituennya," ujar pengamat politik Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada wartawan di Jakarta,  Jumat (16/12).
 
Menurutnya, jika pihak kepolisian menilai ada yang keliru dengan pernyataan Eko maka seharusnya melakukan klarifikasi ke publik. Serta melalui saluran yang tepat semisal ke Komisi III dan Komisi I DPR RI.


"Klarifikasi itu juga tantangan bagi Polri untuk bisa menjelaskan, dan meyakinkan publik bahwa langkah-langkahnya memang semata-mata dalam upaya pemberantasan terorisme. Bukan hal-hal lain," jelas Khairul.

Dia pun berharap agar Eko dapat menghadiri undangan Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi terkait pernyataannya

"Menarik juga jika Eko Patrio hadir memenuhi panggilan itu, Polri perlu dapat pencerahan. Bagaimana prosedur pemanggilan pro justisia terhadap seorang anggota dewa," tegas Khairul.

Eko Patrio sendiri dikabarkan akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim pada siang ini, setelah tidak mengindahkan undangan yang dijadwalkan kemarin. Anggota Komisi IV DPR RI yang juga artis tersebut akan diminta klarifikasi ucapannya yang menyebut pengungkapan terduga teroris di Bekasi pada 10 Desember merupakan pengalihan isu atas kasus penistaan agama yang dilakukan gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). [wah]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Waspadai Modus Penipuan Mengatasnamakan Bantuan Sosial

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:21

Ayam Mati di Lumbung Listrik

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:04

Narasi 'Sell Indonesia' Manipulatif

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:52

Krisis 1998 Meninggalkan Trauma Strategis

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:28

Titin Rita Lestari, Air Mata yang Tak Sempat Jatuh

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:09

Sangat Janggal Kejagung Tak Periksa Nanik S Deyang

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:01

BUMD Didorong Bertransformasi sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:35

Farhan Pastikan Bandung Aman Hadapi Musim Liburan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:19

Bosnia-Herzegovina Gagal Bungkam Tuan Rumah Kanada

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:07

Jaringan Narkoba Sumsel-Jabar Dibongkar Polisi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:35

Selengkapnya