Setara Institute terus mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo.
Pasalnya tak ada prestasi yang ditorehkan politikus Partai Nasdem tersebut hingga saat ini. Bahkan dia lebih berperan sebagai politisi ketimbang jaksa yang profesional.
"Kita dari dulu minta Prasetyo diganti, karena tidak perform. Dia lebih menyerupai politisi dibanding jaksa profesional," kata Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, (12/12).
Salah satunya terkait penanganan kasus Dahlan Iskan. Dalam amatannya, mantan BUMN tersebut bolak-balik diperkarakan oleh Kejaksaan.
"Saya tidak ingin menduga-duga, tapi memang dia tidak ada prestasinya. Penanganan kasus besar cenderung dipolitisisasi," kata Ismail lagi.
Contoh lainnya, merujuk penanganan kasus Setya Novanto "papa minta saham" yang hingga kini menguap tanpa jejak. Kejaksaan bekerja tidak akuntabel dalam kasus ini, memulai proses pemeriksaan, namun kemudian tanpa pertanggungjawaban.
"Kasus ini enggak tahu progresnya sampai mana," imbuhnya.
Namun yang paling menjadi sorotan Setara adalah soal penanganan kejahatan HAM masa lalu, terutama kasus penculikan. Jaksa Agung memiliki wewenang mengusulkan adanya peradilan HAM, tapi Prasetyo bahkan tidak pernah menyatakan bahwa kasus penculikan di P-21 untuk layak dilakukan penyidikan.
Selain itu, hukuman mati, juga menjadi catatan kelam Prasetyo. Sebagai Jaksa Agung, Prasetyo menjalankan banyak hukuman mati di rezim Jokowi, dan melakukannya dengan kontroversial. Padahal di masa rezim SBY, eksekusi mati dimoratorium.
"Eksekusi mati itu pelanggaran kemanusiaan yang fundamental. Sayangnya moratorium ini tidak dilanjutkan Jokowi," demikian Ismail.
[zul]
