Beri Perlakuan Khusus Di Sidang Ahok, Independensi Penegak Hukum Dipertanyakan

. Lokasi sidang jadi alasan pihak penegak hukum dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama terhadap Ahok.

Dalam kondisi yang serba sensitif tersebut, penegak hukum sangat sigap mengawal Gubernur DKI nonaktif itu.

"Selalu muncul kecurigaan, ada kesan perlakuan khusus kepada Ahok. Sebab itu, kredibilitas dan independensi penegak hukum dipertaruhkan," ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno kepala RMOL, Sabtu (10/12).

Meski telah menentukan lokasi sidang perdana, namun penegak hukum tetap akan mengevaluasi lokasi sidang selanjutnya. Khususnya dari sektor keamanan yang menjadi tanggung jawab institusi Polri.

Sedangkan penentuan lokasi sidang tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) selaku penyelenggara.

"Sepertinya pihak penegak hukum sedang mengkalkulasi ekses politik. Menghitung seminimal mungkin terjadi ketegangan politik," urai dosen Fisip UIN tersebut.

Namun, penentuan sidang selanjutnya akan ditentukan dari evaluasi sidang pertama. Hanya saja, pihak penegak hukum, baik Polri dan PN belum menentukan lokasi alternatif yang dianggap kondusif.

"Simpang siur soal tempat persidangan, sengaja dilakukan untuk mengelabuhi konsentrasi massa pada satu titik tertentu," demikian Adi.

Rencananya, Ahok akan duduk sebagai terdakwa, Selasa (13/12) mendatang di PN Jakpus yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Gunung Sahari.

Lokasi tersebut telah ditempati PN Jakarta Utara selaku penyelenggara, sejak tiga bulan terakhir. Mengingat kantor lama mereka di Jalan R.E. Martadinata, Sunter Agung tengah direnovasi. [rus]