Berita

Hukum

KPK Akan Periksa Setya Novanto Selasa Pekan Depan

JUMAT, 09 DESEMBER 2016 | 18:19 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto terkait kasus pengadaan proyek e-KTP pada Selasa (13/12) mendatang. Lembaga anti rasuah itu pun telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI tersebut.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat yang diterima petang ini (Jumat, 9/12).

Dia menjelaskan, dalam pemeriksaan, penyidik bakal mengklarifikasi sejumlah informasi untuk memperdalam penyidikan kasus tersebut. Termasuk informasi dari mantan Bendahara Partai Demokrat Muhamad Nazarudin yang menyebut Novanto ikut menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP.


"(Pemanggilan) saksi diperiksa karena dipandang mengetahui terkait kejahatan korupsi yang sedang disidik," ujar Febri.

Sebelumnya, pengacara terpidana kasus suap proyek wisma atlet Muhammad Nazaruddin, Elza Syarif pernah membagikan dokumen yang berisi pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana dari proyek e-KTP.

Kasus e-KTP ini memang muncul dari nyanyian Nazaruddin. Dirinya juga menjadi pasien tetap penyidik KPK untuk mengungkap kasus tersebut.

Dalam dokumen yang diberikan pengacaranya, tertulis sejumlah pimpinan Badan anggaran (Banggar) dan pimpinan Komisi II DPR RI kecipratan duit dari proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012.

Uang itu diberikan oleh bos proyek E-KTP, Bendahara Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Ketua Umum Partai Demokrat kala itu, Anas Urbaningrum.

Pimpinan Banggar saat itu yang kecipratan seperti ditulis dalam dokumen tersebut adalah Melchias Markus Mekeng, Olly Dondokambey, dan Mirwan Amir.  Melchias dan Mirwan Amir sama-sama menerima USD 500 ribu. Sedangkan Olly Dondokambey menerima USD 1 Juta.

Sementara pimpinan Komisi II DPR saat itu yang disebut menerima adalah Chairuman Harahap USD 500 ribu, Ganjar Pranowo USD 500 ribu, dan Arif Wibowo menerima sebesar USD 500 ribu.

Beberapa nama yang disebut di atas sudah membantah hal tersebut. Misalnya Ganjar. Politikus PDIP yang saat ini menjabat Gubernur Jateng itu malah tertawa saat dikonfirmasi tudingan Nazaruddin itu.

"Nek ngono (kalau begitu) saya kaya raya dong," ujar Ganjar sambil tertawa sambil menantang agar kasus dugaan korupsi proyek e-KTP segera dibongkar.

Begitu juga Setya Novanto. Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan dirinya sama sekali tak terlibat dalam kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun.

Hal itu disampaikan Novanto menanggapi rencana pemanggilan dirinya oleh KPK untuk mendalami lebih jauh kasus tersebut.

"Dari dulu sudah saya katakan, saya tidak terlibat apapun dalam kasus KTP elektronik, apalagi sampai menerima fee dalam jumlah besar, tidak pernah," ujar Novanto di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (5/10) lalu. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya