. Dalam 15 tahun terakhir, Industri kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebab permintaan global terus meningkat. Namun, tantangan dan hambatan juga makin meningkat seiring dengan peningkatan prestasi tersebut, seperti kampanye negatif negara-negara barat melalui isu lingkungan seperti deforestasi.
"Jika ada isu deforestasi, sebenarnya justru minyak kedelai yang membutuhkan pembukaan lahan paling besar. Jika dihitung-hitung mencapai 115 juta hektar pada 2025. Sedangkan kelapa sawit itu hanya membutuhkan 15,2 juta hektar pada tahun yang sama. Artinya, justru kelapa sawit lah yang punya bargaining position untuk memenuhi kebutuhan dunia," kata Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Joko Supriyono, dalam Seminar dengan tema "Strategi Memperkuat Positioning dan Image Industri Sawit Indonesia di Dunia Internasional" yang diselenggarakan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB).
Menurut Joko, negara-negara barat memiliki kepentingan untuk melindungi komoditas nasionalnya. Isu deforestasi dan lingkungan pada dasarnya hanya untuk menutupi kepentingan ekonomi antar-negara. Apabila Indonesia melakukan moratorium kelapa sawit sudah pasti akan kehilangan market share di pasar global sehingga menguntungkan negara-negara penghasil kedelai dan kanola.
"Kelapa sawit hanya ada di negara tropis. Negara barat tidak bisa menghasilkan itu. Lama-lama bisa tergerus oleh komoditas kita dan bayangkan berapa besar angka pengangguran yang mereka punya,†tambahnya. Itulah mengapa, mereka mati-matian melindungi komoditasnya itu. Makanya mereka terus menyerang kelapa sawit melalui isu lingkungan. Padahal soal deforestasi, emisi GHG, dan HAM ini hanya untuk membalut kepentingan ekonomi saja," katanya.
Joko menjelaskan bahwa kampanye negatif sudah masuk ke dalam supply chain industri kelapa sawit. Banyak LSM yang menyerang buyer yang memiliki brand global dan dikenal publik. Akibatnya, perusahaan-perusahaan tersebut takut memiliki citra buruk di masyarakat sehingga mereka menekan para supplier-nya, yakni para perusahaan kelapa sawit nasional.
"Kita ini kurang percaya diri untuk menghadapi tekanan global. Apabila ISPO tidak diakui tak masalah, kita bisa berjuang sendiri dan tak perlu sibuk melakukan counter pada kampanye negatif tersebut. Jika memang banyak buyer dari barat itu menekan kita, kita perlu pikirkan untuk cari buyer lain entah dari India atau Cina. Pasar Eropa itu tak seberapa, tapi rewelnya bukan main," katanya.
Sepedapat dengan Joko, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdalifah Machmud, mengatakan bahwa semua pihak harus bersatu untuk bersama-sama menaikkan citra kelapa sawit yang telah komoditas unggulan dan bisa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
"Kita memang harus memperkuat ISPO untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia memperhatikan isu lingkungan. Masalahnya saat ini banyak teman-teman kita (LSM) yang malah menjelek-jelekan komoditas kita sendiri dengan kampanye negatifnya. Jika memang ada masalah lingkungan harusnya bisa melaporkannya langsung kepada pihak yang bersangkutan," ungkapnya.
[ysa]
