Rencana Aksi 4 Desember "Aksi 412" dengan tema "Aksi #KitaIndonesia" yang akan diselenggarakan di kawasan car free day (CFD) Jakarta Pusat, Minggu (4/12), mendapat kecaman.
Kecaman datang dari Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) karena aksi yang disebut-sebut dimotori pendukung Ahok-Djarot itu keterlibatan instansi pemerintahan.
Ketua Umum KB PII Nasrullah Larada menyatakan, keterlibatan kementerian melalui suat resmi kepada staf PNS merupakan sikap kekanak-kanakan. Apalagi jika kegiatan tersebut merupakan upaya membalas dan menandingi gerakan jutaan umat Islam dalam Aksi Super Damai 212.
"Sebanyak apapun PNS yang dikerahkan, InsyaAllah hati nurani mereka tetap mendukung gerakan nurani umat Islam yang disuarakan melalui Aksi Super Damai 212," tegas Nasrullah kepada redaksi, Sabtu (3/12).
Ia juga menyarankan agar Presiden Joko Widodo memberikan sanksi tegas kepada instansi atau kementerian yang terbukti secara resmi melibatkan PNS dalam Aksi 412.
"Kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Joko Widodo, mohon kepada instansi pemerintah (kementerian) yang secara resmi melibatkan PNS melalui surat resmi menginstruksikan ikut demo 412, agak segera di-
reshuffle. Ini cara-cara menteri yang selalu ABS, bukan memperbaiki kinerja, tapi melalui mobilisasi massa," sebutnya.
Nasrullah menambahkan, Aksi Bela Islam 212 merupakan gerakan murni umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat dan lintas profesi dari seluruh penjuru nusantara yang bergerak secara ihlas karena ghirroh perjuangan tanpa paksaan pihak manapun. Sedangkan aksi 412 merupakan aksi balasan atas instruksi atau perintah atasan sebagaimana beredar berbagai surat di media sosial.
Besarnya gema Aksi 212 bahkan telah membuat beberapa kalangan ingin mendompleng aksi tersebut, sedangkan Aksi 412 justru akan mendompleng kegiatan CFD yang sudah menjadi milik warga Jakarta.
"Tema Aksi 212 juga sangat lugas yakni menuntut pemenjaraan Ahok karena menista Al-Quran, sedangkan tema Aksi 412 sampai sekarang belum jelas dan mengambang," tukas Nasrullah.
Untuk diketahui sejumlah kementerian yang memberikan surat edaran berupa imbauan agar para PNS-nya mengikuti aksi 412 yakni, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Sosial. Sementara, instansi yakni Agung Sedayu Group dan Artha Graha Group. Sementara dari kalangan politik yang mengimbau kadernya mengikuti aksi adalah Partai Golkar.
[sam]
