Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar DaÂgang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah untuk terus menjaga stabilitas makro ekonomi dan politik di dalam negeri. Dengan begitu, investasi ke dalam negeri akan terus mengalir. Ekonomi bisa tumbuh lebih baik.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengaÂtakan, kondisi makro ekonomi tetap stabil di tengah anjloknya ekonomi global. Hal tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2016 sebesar 5,02 persen, inflasi pada Oktober 3,31 persen, dan cadangan devisa mencapai 115 miliar dolar AS.
"Iklim investasi yang baik mensyaratkan stabilitas makro ekonomi dan politik. Dunia usaha sangat membutuhkan stabilitas nilai tukar rupiah untuk memastikan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan," kata Rosan saat memimpin Rapat DeÂwan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin.
Rapat Dewan Pengurus Lengkap digelar dalam rangkaÂian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia, yang digelar pada 1-2 Desember 2016. Rapimnas kali ini bertema "Pemerintah Bersama Dunia Usaha Mendorong Percepatan Laju Pertumbuhan Sektor Riil."
Rosan menambahkan, peÂmerintah menghadapi tugas cukup berat untuk menjaga staÂbilitas ekonomi. Apalagi dalam setahun terakhir terjadi berbagai peristiwa di tingkat global yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada tahun-tahun mendatang. Peristiwa lainnya adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang sangat mempengaruhi peta perdaganÂgan dunia.
Di sisi lain, faktor Trump Effect yang menimbulkan inÂstabilitas ekonomi. "Tugas staÂbilisasi ekonomi Indonesia ke depan masih sangat berat dengan adanya faktor eksternal yang menciptakan ketidakpastian," katanya.
Kadin sebagai mitra pemerinÂtah di bidang ekonomi, kata dia, akan konsisten tetap berkontriÂbusi untuk mewujudkan stabiliÂtas ekonomi dan politik sehingga Indonesia menjadi negeri yang ramah bagi investasi. "Kadin melakukan langkah-langkah penyesuaian atas program Kadin Indonesia ke depan, agar sejalan dengan visi, misi, dan program pemerintah," tukasnya.
Kaji TPP Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia MS Hidayat mengatakan, akan memberikan masukan strategis mengenai revitalisasi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), status Indonesia pada
Trans Pacific Partnership (TPP), dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) daÂlam Rapimnas Kadin.
"Terkait TPP, Amerika SerÂikat sudah membatalkannya. Terpilihnya Donald Trump juga membuat sejumlah kebijakan ekonomi berada pada ketidakÂpastian, misalnya TPP," kata Hidayat.
Hidayat menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, perkembangan ekspor nasional diperkirakan akan terhambat. Indonesia sebaiÂknya mengoptimalkan pengguÂnaan pasar domestik semaksimal mungkin. ***
