Mantan Wakil Presiden yang juga mantan Menteri Keuangan, Boediono kemarin memaparkan banyak hal mengenai pengetahuan dan pengalamannya mengelola keuangan negara. Salah satu pesan penting darinya, Sri Mulyani diminta mewaspadai kencangnya tarik-menarik kepentingan politik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ani-panggilan akrab Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam mengelola APBN. Karena, tarik menarik kepentingan politiknya sangat kencang sekali.
"Ibu harus tegar. tu menyangkut uang banyak, dan akan menentukan apa dan siapa (dapat keuntungan-red)," kata Boediono dalam diskusi APBN dari masa ke masa di KemenÂterian Keuangan di Jakarta, kemarin.
Dia menuturkan, APBN harus dipastikan bagian dari solusi, bukan masalah. Pengelolaan keuangan negara yang ideal bertumpu pada prinsip good governance yang selaras dengan prinsip good financial goverÂnance. Jangan sampai lepas kendali.
Boediono menceritakan, APBN pernah lepas kendali pada 1950 hingga 1960. Sehingga ketika itu menjadi masalah keuangan. Indonesia harus belaÂjar dari pengalaman tersebut.
Selain itu, mantan menteri keuangan 2001-2004 terseÂbut meminta, Ani untuk berhati-hati dengan pengelolaan utang negara. Ketentuan defisit dan batas utang harus dipatuhi.
"Kita sudah punya standar internasional melalui anggaran berimbang. Kita punya Undang-undang tidak boleh defisit 3 persen dari PDB. Aturan kita jiplak dari Eropa. Batas utang juga kita jiplak. Batasan utang harus diperhatikan karena utang selalu menjadi penyebab gejolak negara," terangnya.
Menurut Boediono, kriÂsis ekonomi 1998 harus dijadikan pelajaran. Krisis 1998 adaÂlah pengalaman yang sangat kompleks bagi Indonesia. Pada satu sisi, pemerintah harus meÂnyelamatkan keadaan fiskal dan moneter, namun di sisi lain peÂmerintah juga harus menghadapi mahalnya harga pangan karena berbarengan dengan el nino.
Dia menyebutkan, ketika itu utang Indonesia membengÂkak hingga Rp 600 triliun. Beban utang itu ditanyakan oleh banyak investor.
"Itu menjadi tantangan kita meyakinkan mereka (investor), ya yang paling gampang adalah keuangannya dipotong-potong dan menggenjot penerimaan pajak," terangnya.
Boediono juga mengingatkan tentang pentingnya mengambil langkah antisipasi, bukan hanya hanya menyiapkan strategi menghadapi krisis. Pasalnya, keadaan krisis sebenarnya tidak dapat diramal oleh siapapun.
"Krisis itu seperti gempa. Sampai sekarang ilmu meramal gempa belum ada dan ilmu meramal krisis juga belum ada tapi semua orang ikut serta," tuturnya.
Puji Boediono Menkeu Sri Mulyani memuji kinerja Boediono saat masih menjabat Menkeu. Dia melihat Boediono sebagai pelopor penÂgelolaan APBN yang hati-hati.
"Pak Boediono sebagai Menkeu tidak hanya menstabilkan kembali keuangan negara, tapi juga mengembaliÂkan keseluruhan prinsip-prinsip pengelolaan APBN yang ideal," puji Ani.
Ani juga menilai kemampuan Boediono melepaskan Indonesia dari beban utang. Menurutnya, ketika Boediono lepas jabatan, utang Indonesia berkurang drastis.
Untuk menjaganya, Boediono telah melahirkan sejumlah aturan penting untuk pengelolaan keuangan negara. Aturan itu antara lain UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
"Beliau yang melahirkan Undang-undang, saya yang muÂlai menjalankan," tuturnya.
Terkait pengelolaan APBN, Ani menyadari banyak tantangan dalam pengelolaan APBN. BuÂkan hanya saja tantangan el nino, Ani menyebutkan salah satunya fluktuatif harga minyak dunia. Kenaikan harga selalu memberikan banyak perubahan dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu dia berupaya menyusun APBN dengan sangat realistis.
Soal anggaran, Sri Mulyani bersama dewan telah menyepakati APBN 2017, pendapatan Rp 1.750 triliun, dan belanjanya Rp 2.080,45 triliun. Menurutnya ada keunikan dalam penetapan anggaran di Indonesia. Satu sisi, pemerintah harus menetapkan anggaran belanja yang pasti akan digunakan, di sisi lain pemerintah harus menetapkan penerimaan yang tak pasti akan diperoleh.
Namun, APBN adalah instrumen yang sangat penting bagi kestabilan ekonomi negara. Sebab keseimbangan APBN merupakan salah satu indikator investor sebelum menggelontorÂkan dananya di Indonesia.
Sri Mulyani pun tak segan mengapresiasi seluruh jajaran Kemenkeu yang telah susah payah menyusun APBN. MenuÂrutnya, integritas ini tetap perlu dijaga agar masyarakat dapat merasakan dampak positif bagi kinerja internal Kementerian Keuangan.
"Saya apresiasi. Saya katakan
bottom line-nya adalah integritas dan ini harus ditingkatkan," pungkasnya. ***
