Dugaan Skandal Bibit Bawang Di Bima Merugikan Petani

. Beberapa waktu lalu Satuan Tugas (Satgas) Bima-Jakarta bersama beberapa anggota DPRD Bima bertemu dengan pihak Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian.

Presidium Satgas Bima-Jakarta, Adi Baiquni mengatakan pertemuan itu dalam rangka mendorong dan menguatkan relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang progres distribusi bibit bawang merah dari Kementan di Kabupaten Bima sebesar Rp 46 miliar, yang diduga bermasalah proses distribusinya dan tidak tepat sasaran.

Jelas Adi, pertemuan yang juga dihadiri oleh Badan Musyawarah Masyarakat Bima (BMMB) Jabodetabek itu, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan, antara lain.

Pertama, mendorong dan penguatan relasi pemerintah pusat (Kementan) dengan pemerintah daerah dalam aspek masa depan petani bawang merah.

Kedua, peran serta BMMB sebagai elemen masyarakat Bima Jakarta dalam membangun iklim yang stabil dan menguntungkan bagi rakyat Bima (termasuk meminta menaikan anggaran untuk Bima).

Ketiga, mensinergiskan visi BMMB dengan kepentingan rakyat Bima dalam mensejahterakan masyarakat petani bawang merah di Bima.

Keempat, sharing dan diskusi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ke depan yang berkaitan dengan petani Bima.

Adi mengnungkapkan, bahwa proses distribusi bibit bawang merah sebesar Rp 46 miliar dari Kementan yang bermasalah serta beraroma korupsi, hal ini telah disorot di DPRD Bima dan telah dipertanyakan oleh berbagai kelompok petani dan masyarakat, sehingga patut diduga ada korupsi bibit bawang merah ini melibatkan oknum di Kementan sampai ke Pemda Bima.

Menurutnya, jika carut marut skandal bibit bawang merah ini tidak terungkap tuntas, maka tahun 2017 maka bantuan dari pemerintah pusat ke Pemda Bima tidak lagi dialokasikan.

"Kami juga berencana akan melaporkan dugaan skandal korupsi ini kepada penegak hukum termasuk KPK dan Kejaksaan Agung, karena kasus ini sangat merugikan rakyat dan petani bawang," tukas Adi dalam rilisnya, Kamis (1/12). [rus]