Arcandra Sudah Pas Mewakili Kementerian ESDM Di Pertamina

Kalangan DPR mengapresiasi dipilihnya Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar sebagai wakil komisaris utama (wakomut) PT Pertamina (Persero) menggantikan Edwin Hidayat Abdullah yang 'turun posisi' menjadi komisaris biasa.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, selama tidak ada UU yang dilanggar dan bisa memberikan nilai tambah bagi Pertamina sesuai bidang yang dikuasai Archandra Tahar, pergantian itu tidak ada masalah.

"Keberadaan Archandra bisa lebih mewarnai Pertamina. Tidak ada masalah. Dia layak menjadi wakomut Pertamina. Lagi pula Kementerian ESDM merupakan kementerian teknis yang mengawasi kinerja Pertamina,” kata dia di Jakarta, Selasa (29/11).

Di satu sisi, sebelumnya Satya Yudha termasuk politisi Senayan yang kukuh menolak rencana akuisisi anak usaha Pertamina, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), oleh PT PLN (Persero). Pendapat dia beberapa waktu lalu, rencana akuisisi PGE oleh PLN adalah kebijakan yang kurang tepat.

Edwin Hidayat sebagai deputi bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN disinyalir oleh sejumlah kalangan justru malah mendorong penjualan PGE kepada PLN. Bahkan, dalam paparan pada seminar Prospek Akuisisi PGE oleh PLN” beberapa waktu lalu pernah tetap berkukuh akan rencana akuisisi tersebut. Versi Edwin kala itu, langkah PLN bukanlah akuisisi PGE melainkan hanya merupakan sinergi kegiatan usaha.

Penggabungan yang akan dilakukan menggunakan sistem inbreng atau pengalihan aset, kata dia, berpotensi membuat daya saing perusahaan meningkat.

Dihubungi terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria berkomentar, duduknya Archandra sebagai wakomut Pertamina bisa diartikan mewakili kepentingan Kementerian ESDM.

"Justru kalau wakomutnya dari luar patut dipertanyakan. Idealnya, jajaran komisaris di Pertamina memang ada wakil dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan," ujarnya.[wid]