Bakamla RI Perkuat Koordinasi Keamanan Laut Di Kalbar

Kegiatan  Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)  Fishing merupakan satu permasalahan di laut yang membutuhkan sinergitas dalam pengelolaannya.

"Sinergitas antar instansi penegak hukum adalah hal yang mutlak guna terciptanya keamanan laut," jelas Deputi Kebijakan dan Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Irjen Pol Satria F. Maseo saat Forum Koordinasi Keamanan Laut  di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), beberapa hari lalu.

Forum selama dua hari ini digelar untuk memperkuat sinergitas antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dengan seluruh stakeholder terkait keamanan dan keselamatan laut.

Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa agar pengelolaan laut dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memberikan respon yang cepat terhadap berbagai ancaman yang muncul, maka dipandang perlu adanya satu sistem keamanan laut yang dapat mensinergikan pengelolaannya.

Melalui forum koordinasi ini diharapkan dapat terjalin sinergi antar seluruh stakeholder di laut, sekaligus untuk mengevaluasi dan mengumpulkan saran dan masukan yang bermanfaat. Dengan begitu, strategi dan upaya pengamanan laut dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

Forum dihadiri oleh sekitar 25 orang peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa instansi terkait, yaitu Ditpolair Polda Kalbar, Dinas Perikanan Pontianak, PSDKP, Syahbandar/KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, Lantamal, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Pontianak.

Turut hadir sebagai nara sumber yaitu selain Satria F. Maseo juga terdapat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang Provinsi Kalbar Syahnan Tanjung dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, Gatot Rudiyono.[wid]