. Kesepakatan yang berhasil terbuhul antara Polri dengan GNPF-MUI terkait rencana gelar demo "Super Damai" pada 2 Desember nanti (212) adalah capaian yang patut diacungi jempol dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serta jajaran mereka.
Pengamat politik senior AS Hikam mengatakan, berkat kerja keras mereka, bukan saja Kapolri berhasil mengajak pihak penanggungjawab demo 212 untuk bernegosiasidan mencari titik temu, tetapi juga secara praktis berhasil melakukan pembatasan alias containment terhadap dampak aksi demo yang selama ini dikhawatirkan akan bereskalasi besar dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga bisa mengancam keamanan dan ketertiban umum serta jalannya pemerintahan.
Menurut hemat AS Hikam, Polri berdasarkan kesepakatan yang diumumkan dalam konperensi pers bersama di kantor MUI itu, kemarin, meraih beberapa poin penting.
Pertama, memindahkan lokasi demo dari Jalan Thamrin dan Bundaran HI ke kawasan Monas. Ini penting dalam konteks pengawasan dan kontrol terhadap para demonstran yang berjumlah sangat besar agar tidak meluas seperti dalam demo 411 ang lalu.
Kedua, membatasi durasi aksi tidak sampai malam, hanya dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Dengan rentang waktu ini keamanan juga akan relatif mudah dijaga oleh aparat, baik Polri maupun pasukan bantuan dari TNI.
Ketiga, rencana jumatan dan istighotsah serta dzikir di jalan raya berhasil dipindahkan dari jalan ke kawasan Monas, sehingga kekhawatiran akan terganggunya pengguna jalan di seluruh wilayah Jakarata tidak ada lagi.
Keemapat, pentelenggara demo 212 mendapat jaminan tidak akan ada pembatasan terhadap para peserta demo yang mau datang dari luar Jakarta. Tidak ada larangan atau himbauan atau instruksi registrasi kendaraan besar (bus) yang akan mengangkut mereka dari luar ibukota.
Kelima,
last but not the least, pihak penyelenggara demo bisa diajak ikut mencegah terjadinya pemanfaatan aksi mereka oleh pihak-pihak ketiga. Kendatipun Polri adalah yang menjadi
leading sector dalam keamanan tersebut, tetapi adanya komitmen dari pihak GNPF MUI sangat bermakna.
Jelas AS Hikam, dari beberapa poin di atas, maka publik Jakarta dapat bernafas lega karena ancaman terjadinya eskalasi demo dan penunggangan terhadapnya sudah mulai bisa diperkecil, walaupun tentu saja kewaspadaan masih tetap diperlukan. Semuanya memang masih ada di atas kertas dan perlu pembuktian nanti di lapangan pada 2 Desember nanti.
Namun, lanjut dia, capaian Polri ini perlu diapresiasi oleh publik Jakarta dan bahkan seluruh rakyat Indonesia. Khususnya hasil jerih payah dari Kapolri dan Panglima TNI serta jajarannya, termasuk Polda Metro Jaya, selama beberapa minggu terakhir setelah demo 411.
"Kendati beliau-beliau tersebut menghadapi berbagai resistensi yang sengit dari berbagai arah tak terkecuali dari internal Pemerintah sendiri, tetapi semuanya berhasil dilalui," kata AS Hikam seperti dilansir dari akun facebooknya, Selasa (29/11).
Ia menambahkan, tidak berlebihan jika ia mengatakan bahwa pihak yang ada di lingkaran Presiden Jokowi dan aparat-aparat Pemerintah kini harus lebih konfiden terhadap langkah-langkah yang dilakukan secara sinergis antara Kapolri dengan Panglima TNI serta komunitas intelijen negara.
Statemen-statemen yang kontraproduktif dan/atau bisa menimbulkan tafsir yang meragukan kedua pemimpin Polri dan TNI tersebut mesti distop. Misalnya saja statemen-statemen yang meragukan kemungkinan adanya upaya makar dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan aksi demo, sesungguhnya tidsk tepat dan bisa mengurangi soliditas internal Pemerintah sendiri. Sudah saatnya mereka bekerja bersama dan sinergis untuk kepentingan keamanan nasional dan stabilitas politik Pemerintahan Presiden Jokowi.
"Bagaimanapun juga stabilitas keamanan nasional dan Pemerintah Presiden Jokowi akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan semua upaya mencari solusi bagi konflik politik yang kini sedang berkecamuk di ibukota negara itu. Soliditas dan rasa percaya kepada kemampuan aparat kepolisian, TNI, dan komunitas intelijen negara adalah sebuah
sine qua non atau keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Demokrasi yes, mobokrasi no!," demikian AS Hikam.
[rus]
