. Indonesia memasuki babak transisi demokrasi, sehingga ideologi dan NKRI menjadi pertaruhan. Pergolakan dinamika hukum bergeser menjadi isu politik yang semakin tidak sehat.
Ketua Bidang Hubungan Lintas Pemuda dan Agama Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) A. Jabidi Ritonga mengatakan, dia tidak bermaksud menyudutkan satu pendapat dan kritik terhadap kebijakan. Ketidaksesuaian pendapat tentu menjadi hal yang wajar dan biasa, sepanjang caranya baik, baik untuk Indonesia, baik juga untuk rakyat. Satu dinamika yang mencerdaskan, baik dalam penegakan hukum, maupun politik, tentu niatnya adalah untuk koreksi agar lebih baik.
"Tapi jangan sampai dimana persoalan hukum ditunggangi oleh kepentingan politik sekelompok orang yang beraliran keras yang lebih cenderung memaksakan diri," sebut Jabidi, Senin (28/11).
Dia menyampaikan dan berharap masyarakat Indonesia dimanapun berada, untuk tidak melaksanakan shalat Jumat pada tanggal 2 Desember 2016 tersebut di jalan raya. Pada tanggal itu, massa dari Aksi Bela Islam III rencananya agar menggelar unjuk rasa menuntut Ahok dipenjara dengan lebih dahulu menggelar shalat Jumat di jalanan ibukota Jakarta.
"Marilah bersama-sama kita meningkatkan nilai ibadah, khusuk dalam ibadah, jangan sampai merusak nilai ibadah. Kami berpendapat jalan raya bukanlah tempat yang tepat dan pantas, karena jalan adalah fasilitas umum yang bukan saja dipakai hanya untuk umat Islam, masih banyak orang lain. Agar sehingga toleransi tetap terjaga, mari bersama sama kita memakmurkan masjid yang ada, sebagaimana sunnah Rasulullah, masjid harus menjadi tempat ibadah dan aktifitas keagamaan lainnya. Bukan malah meninggalkan masjid, karena masjid masih sangat cukup dan layak sebagai tempat melaksanakan shalat Jumat, artinya jangan sampai niat ibadah disusupi niatan di luar konteks ibadah," ujar Jabidi memaparpan.
Dia juga mengajak mari bersama menjaga ketertiban. GP Ansor berharap masyarakat dapat lebih menahan diri, mampu cerdas dalam membaca kepentingan siapa dan untuk apa semua ini. Jangan sampai diboncengi sesuatu yang dapat merugikan kita sendiri juga keutuhan NKRI. "Saya patut mencurigai motivasi dan tujuan lain dari pelaksanan shalat pada tanggal 2 Desember nanti," tambah Jabidi.
Terakhir, kehadiran Islam haruslah menjadi rahmat bagi alam, tentunya tidak boleh menafikan hal tersebut. Indonesia yang memiliki karakter masyarakat yang majemuk harus mampu mengedepankan sikap teloransi yang tinggi serta mampu menjaga kemajemukan dan kerukunan umat beragama.
Persoalan penistaan agama yang kini sedang menjadi perbincangan di kalangan umat islam sudah masuk dalam ranah hukum, dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
"Biarlah pihak yang berwenang memproses sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Kita umat Islam layaknya bersabar dan menahan diri dalam menanti hasil putusan hukum atas persoalan tersebut. Hukum tentunya tidak dapat diintervensi oleh keinginan, tidak bisa dipaksa dengan gerakan aksi massa. Hukum adalah hukum yang berjalan sesuai kaidah hukum, tidak bisa direkayasa apalagi memaksakan`kehendak," demikian Jabidi, yang juga mantan Sekjen PB PMII ini.
[rus]
