. Koalisi Nasional Demokrasi (KND) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tidak melakukan intervensi terkait penegakan hukum terhadap Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai tersangka penista agama.
"Langkah Polri yang bertindak cepat untuk memproses pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ahok juga perlu diapresiasi," kata Koordinator KND, AM Muhammadyah di Jakarta, Kamis (24/11).
Namun, lanjut AM, karena secara psikologis umat Islam sudah terlanjur tersakiti oleh pernyataan Ahok, sehingga menghendaki agar Polri bertindak cepat untuk menahan Ahok.
Sementara di sisi yang lain, Polri sebagai penegak hukum harus bertindak sangat hati-hati sesuai aturan perundang-undangan, tidak bertidak semena-mena menahan seseorang tanpa pertimbangan hukum yang akurat.
AM menjelaskan, jika situasi tersebut, menyebabkan Presiden Joko Widodo tersandera dalam pilihan sulit. Presiden Jokowi telah distigma sebagai pendukung dan pembela Ahok.
"Sehingga lambannya langkah Polri untuk menahan Ahok dianggap sebagai intervensi Presiden Jokowi kepada pihak institusi Polri," kata AM.
Ia menilai, dalam situasi kemarahan yang sangat emosional dari umat Islam tersebut, ternyata ada orang yang memanfaatkannya untuk bermain di air keruh.
"Mereka adalah para petualang politik yang sangat oportunis ya ada di dalam pemerintahan Joko Widodo maupun yang ada di luar pemerintahan, yang dengan akal bulus, sedang berusaha menunggangi niat mulia umat Islam untuk membela agamanya yang dinista oleh Ahok," jelasnya.
Menurutnya, para petulang politik tersebut ingin mendapatkan tiket gratis untuk duduk di kursi kekuasaan tanpa kerja keras, dan mengeluarkan keringat dan tidak mengeluarkan biaya.
Selain itu, kata AM, para petualang politik oprtunis sedang berupaya menunggangi gerakan damai umat Islam untuk tujuan mulai bela Islam, menjadi gerakan yang makar untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah secara konstitusional.
"Para petualang politik tersebut akan membenturkan umat Islam dengan Pemerintahan Jokowi dan intitusi Polri yang berujung pada agenda menjatuh presiden Jokowi," tegasnya.
Bahkan, umat Islam akan dikorbankan oleh para petualang politik tersebut untuk tercapainya niat busuk mereka, yaitu, mendapatkan jabatan kekuasaan secara gratis tanpa kerja keras.
"Untuk itu kami KN Demokrasi mendukung aksi damai umat Islam sebagai bagian dari perjuangan yang sesuai konstitusi, yaitu kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pemdapat di muka umum," imbuhnya.
Namun, KND yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat, seperti serikat pekerja, LSM dan ormas, menyerukan kepada umat Islam untuk barhati-hati terhadap agenda para petualang politik yang akan menunggangi dan membelokan niat baik umat Islam dengan gerakan damainya.
"Kami menyerukan kepada institusi penegak hukum untuk mengusut para petualang politik yang berniat menunggangi dan membenturkan umat Islam dengan pemerintah yang sah secara konstitusional," ungkapnya.
Tak hanya itu, KND mendesak kepada Presiden Jokowi, untuk memecat dan membersihkan istana dan kabinetnya dari para petualang politik yang melakukan pembusukan dari dalam pemerintahan.
"Kami KN Demokrasi akan membantu memberikan nama orang-orang yang selama ini, berada di lingkaran Joko Widodo yang berhianat terhadap pemerintahan Joko Widodo-JK," papar AM menutup komentarnya.
[rus]
