Berita

Jokowi/Net

Politik

Sikap Tegas Jokowi Kepada Myanmar Sangat Ditunggu

Kalau Dicuekin, Usir Kedubes Myanmar
KAMIS, 24 NOVEMBER 2016 | 11:28 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Jokowi seharusnya sudah menyatakan sikap tegas kepada Pemerintah Myanmar terkait tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar. Tragedi ini sudah menuai kecaman dan keperihatinan dari masyarakat internasional, tidak terkecuali masyarakat Indonesia.

Demikian disampaikan pegiat advokasi Rohingya di Indonesia, yang juga advokat yang tergabung dalam Solidarity Network for Human Rights (SNH) Advocacy Center, Heri Aryanto, Kamis (24/11).

Heri mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap Rohingya telah berlangsung lama. "Rohingya telah diperlakukan tidak manusiawi selama berdekade-dekade lamanya, tetapi sengaja dibiarkan," tegasnya.


Pemerintah Myanmar dan kelompok penduduk mayoritas Myanmar di bawah kendali Gerakan 969, dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan ini. Mereka membunuh anak-anak Rohingya yang tidak berdosa secara keji, begitupun perempuan dan laki-laki Rohingya dibunuh dengan cara biadad seperti hewan, rumah-rumah mereka dihancurkan, dan tempat ibadah pun dimusnahkan.

"Ini bukan kejahatan biasa, ini kejahatan genosida yang sistematis, namun kondisi ini sengaja dibiarkan untuk berbagai kepentingan," ujar Heri dalam keterangannya.

Ia pun meminta Presiden Jokowi agar bersikap tegas mendukung langkah-langkah penyelesaian dan perlindungan terhadap etnis Rohingya sebagaimana sikap tegasnya mendukung bangsa Palestina. Begitu juga diharapkan sikap tegasnya mengutuk kejahatan genosida di Myanmar seperti sikap tegasnya mengutuk kejahatan Bom Perancis.

Sikap tegas Presiden Jokowi kepada Myanmar sangat ditunggu. JIka Myanmar tidak bergeming, langkah terbaik adalah memulangkan Kedubes Myanmar kembali ke negaranya.

"Kalau Presiden Jokowi tidak didengar, usir Kedubes Myanmar dari Indonesia," tukas Heri. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya