Berita

Foto/Net

Bisnis

Pemerintah Dan Swasta Genjot Pertumbuhan Investasi

KAMIS, 24 NOVEMBER 2016 | 10:13 WIB | LAPORAN:

. Dalam rangka ikIim investasi dan perbaikan daya saing Indonesia, Harian Kompas bersama Bank BNI menyelenggarakan Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis, (24/11).

Acara ini merupakan sebuah forum para CEO dengan Presiden Joko Widodo serta anggota kabinet dan semua pemangku kepentingan untuk mendiskusikan langkah-langkah pemantapan iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun depan.

Di bidang sumber daya energi dan infrastruktur, pemerintah sudah mencanangkan pembangunan pembangkit Iistrik 35.000 MW, mengembangkan 163 pelabuhan, menambah 1.646,6 kilometer jalan baru, mendorong pembangunan 621,3 kilometer jalan tol, membuat 2024,42 km rel kereta api, 15 bandara, 49 bendungan, dan sistem irigasi untuk 1 juta hektar lahan.


Semua ini merupakan upaya-upaya yang ditempuh untuk semakin memantapkan terjadinya pertumbuhan investasi yang lebih tinggi, termasuk dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan swasta.

Investasi terutama yang dilakukan pihak swasta adalah untuk mendorong sektor rill termasuk sektor manufaktur.

Pertumbuhan investasi saat ini masih relatif rendah hanya 5 persen sampai 6 persen. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi dari rata-rata 5,1 persen, dibutuhkan pertumbuhan investasi 7 persen sampai 8 persen.

Pertumbuhan investasi ini juga didukung pertumbuhan sektor konsumsi 5,01 persen, konsumsi lembaga untuk sektor rumah tangga tumbuh 10,17 persen, belanja pemerintah tumbuh 5,09 persen dan investasi tumbuh diatas 6,05 persen.

Sementara itu, ekspor dan Impor masing-masing tumbuh 0,09 persen dan 0,02 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sektor konsumsi. Konsumsi yang terjadi juga lebih banyak dipenuhi oleh produk impor. Sementara itu, sektor manufaktur di dalam negeri yang bisa memasok produk untuk keperluan konsumsi kian merosot dan kini hanya tinggal 19,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya