Info Intelijen Jangan Dilempar Ke Publik, Tangkap Kalau Ada Yang Makar

Presiden Joko Widodo dan aparatur penegak hukum diminta untuk mengambil tindakan bila ada upaya makar penggulingan pemerintahan. Upaya penggunaan kekuatan bersenjata aktif untuk merubuhkan kekuasaan sebagaimana definisi makar, adalah skenario terakhir yang mungkin terjadi di era demokrasi, yang mensyaratkan dukungan rakyat.

"Sebaiknya Presiden Jokowi diam-diam perintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ambil tindakan tegas, cepat, terukur dan senyap untuk sapu bersih dan tangkap bila ada bukti-bukti valid upaya makar dari pihak tertentu. Info intelijen yang sumir jangan dilempar ke publik menambah kegaduhan, yang berimbas ke dunia ekonomi Indonesia," ujar Jurubicara Jaringan '98 Ricky Tamba, Rabu (23/11).

Terkait rencana aksi 25 November dan 2 Desember 2016, Jaringan '98 mendukung gerakan rakyat dan ummat Islam menuntut pemenjaraan tersangka Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atas sangkaan pidana penistaan agama Islam.

"Aksi massa damai terpimpin itu senjata efektif rakyat yang resah atas sebuah kebijakan atau tindakan yang dianggap merugikan dan menghina sejak dari zaman kerajaan. Pemimpin seharusnya legowo dan lilo bila rakyatnya melakukan kritik dan protes. Aksi mendatang semoga didengar oleh Presiden Jokowi, agar situasi kembali kondusif," terang Ricky.

Secara khusus, dia meminta agar Presiden Jokowi semakin selektif dengarkan masukan dan saran, serta evaluasi kinerja Kabinet Kerja di tengah kondisi riil ekonomi masyarakat yang kian terpuruk.

"Eling lan waspada, banyak musuh dalam selimut demi kepentingan pribadi dan kelompok, termasuk pesanan asing nekolim neoliberalisme penjajah NKRI tercinta. Tak guna banyak elite dan partai di Istana, bila ternyata dukungannya semu, tak mampu bantu Presiden penuhi ekspektasi rakyat. Bersihkan Istana dari pembisik ngaco!" pungkas Ricky Tamba seperti dalam rilisnya. [rus]