Berita

Donald Trump/Net

Bisnis

Pengusaha Cari Pasar Baru

Trump Batalkan Perjanjian Perdagangan Bebas Trans Pasific
RABU, 23 NOVEMBER 2016 | 08:15 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perka­sa Roeslani mengaku, pengusaha harus mencari alternatif lain kar­ena dipastikan TPP akan semakin sulit untuk bisa dijalankan.

"TPP sekarang ini motornya Amerika. Jika Amerika menarik diri dari TPP, maka TPP menjadi sangat tidak menarik," ucap Ro­san di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, beberapa pen­gusaha di negara lain juga men­gungkapkan TPP sudah bera­khir.


Dengan kondisi begitu, Indo­nesia harus mencari pasar yang lain untuk meningkatkan ekspor. Selama ini, Indonesia banyak mengekspor produk ke AS. Dengan batalnya AS dalam TPP tersebut, tentu membuat kondisi pasar global menjadi tidak ber­beda dengan sebelumnya.

"Karena ekspor kita banyak yang ke Amerika, terutama un­tuk garmen, yang tadinya kita harapkan kalau TPP ini lebih terbuka pasarnya, jadi sama saja," kata dia.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, kebijakan Trump akan mendor­ong semakin banyak barang im­por masuk ke Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki pangsa pasar yang cukup besar untuk produk impor. Salah satunya, produk impor dari China.

"Pada akhirnya nanti Indonesia menjadi pasar buangan dari China. Mereka punya produk banyak di ekspor ke Amerika, nanti dibuang ke Indonesia," kata Suryadi.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah harus terus mencegah serangan produk impor ilegal. Jika tidak dicegah, maka sektor manufaktur akan mati.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menilai, Indonesia harus tetap menjalin kerja sama perdagangan dengan AS pasca Negeri Super Power itu keluar dari TPP.

Menurutnya, pembatalan TPP tetap akan berdampak positif terhadap Indonesia. Pasalnya, kebijakan Amerika tersebut akan menggairahkan ekonomi AS dan memperkuat sisi permintaan Pa­man Sam, termasuk impor.

"Sebab itu, Hipmi meminta pemerintah bersiap memperkuat dan mengekplorasi peluang ekspor apa yang berpeluang di­garap pengusaha ke depan. Kita ingin lihat proyeksinya pasca Trump terpilih," ucapnya.

Bahlil berpendapat, kebijakan ekonomi Trump merupakan anti tesis dari kebijakan perdagangan bebas yang dibuat rezim-rezim sebelumnya. Kebijakan perda­gangan bebas yang dipelopori Washington itu ternyata malah melemahkan ekonomi AS send­iri dan memperkuat industri sejumlah negara seperti China, Taiwan, Meksiko, dan Viet­nam.

Masih Lakukan Kajian

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemer­intah masih melakukan kajian lebih dalam, sebelum memutus­kan masuk TPP.

"Kami itu juga sedang mem­pelajari. Jadi kami nggak per­nah bilang bahwa kita sudah di dalam. Baru mau," ungkap Darmin.

Darmin meyakini pernyataan Trump tentang TPP masih seba­tas wacana. Hingga sekarang be­lum ada keputusan resmi bahwa AS keluar dari TPP. "Tapi itu kan baru maunya. Jangan dianggap sudah keluar lho. Baru maunya saja," ujarnya.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perda­gangan (Kemendag) Tjahja Widayanti mengatakan, pemer­intah tetap memegang teguh untuk menyelesaikan kajian TPP meskipun Trump bakal menarik AS dari perjanjian perdagangan bebas tersebut.

"Ini suatu kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan pem­benahan (perdagangan) walaupun ada atau tidak adanya TPP. Kajian TPP ini sudah dirancang jauh-jauh hari sebelum terpilihnya Trump, kami harus selesaikan sampai akhir," ujar Tjahja.

Sebelumnya, Presiden AS terpilih, Donald Trump menga­takan, Washington akan menarik diri dari perjanjian perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) pada hari pertama ia menjabat. Trump menegaskan, tindakan­nya itu sejalan dengan janji kampanye pemilihan presiden yang dia sampaikan

"Saya sudah meminta tim transisi menyediakan daftar tin­dakan eksekutif yang dapat kita ambil untuk memulihkan hukum dan mengembalikan pekerjaan," kata Trump. ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya