. Presiden Joko Widodo mengatakan sudah lama mendengar keluhan dari rakyat bahwa yang namanya pelayanan di instansi pemerintah sering identik dengan kurang cepat atau lambat, kemudian berbelit-belit. Ini masalah persepsi, tapi banyak benarnya. Tempat pelayanan yang tidak nyaman, petugas yang melayani tidak pernah tersenyum, cemberut, tidak ramah, dan kurang bersikap profesional.
Keluhan-keluhan masyarakat, keluhan-keluhan rakyat seperti itu, kata Presiden, membuat sentra-sentra pelayanan yang disediakan oleh pemerintah ini makin kalah bersaing dengan layanan yang diberikan oleh swasta.
"Ini fakta yang harus kita terima. Apalagi, saat ini juga rakyat semakin kritis, sering merespon pelayanan publik yang diberikan pemerintah," kata Kepala Negara saat memberikan arahan pada pembukaan Rapat Koordinasi Penetapan dan Penyerahan Apresiasi Badan layanan Umum (BLU), di Istana Negara, Senin (22/11).
Menurut Presiden, gampang sekali sekarang ini rakyat memberikan respon. Begitu ada layanan yang kurang baik, tahu-tahu keluar di media sosial. Ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk komentar-komentar, dan itu tidak bisa dicegah sekarang ini.
"Apapun, pasti gampang sekali. Ada yang melayani cemberut, tahu-tahu mukanya cemberut keluar di medsos. Banyak seperti itu. Di instagram juga sama, tahu-tahu ada foto, masuk," ujarnya mengingatkan.
Presiden juga mengingatkan, karena memang dunia sekarang ini betul-betul sudah sangat terbuka dan rakyatnya semakin tahu hak-haknya, harapan rakyat pada kualitas pelayanan publik juga akan semakin meningkat ketika rakyat semakin sadar dalam membayar pajak.
Untuk itu, Presiden mengingatkan para peserta yang hadir harus membenahi semuanya. Langkah-langkah perbaikan harus dilakukan. Jika sentra-sentra pelayanan publik tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki, tidak mau berbenah, Presiden memastikan sentra-sentra pelayanan itu akan ditinggal oleh rakyat, akan ditinggal oleh masyarakat.
Bukan hanya ketinggalan dibandingkan dengan layanan swasta, menurut Presiden, juga akan kalah bersaing dengan pelayanan yang diberikan oleh sentra-sentra pelayanan yang nanti bisa saja dimiliki oleh asing. Ini hati-hati.
"Hati-hati dan ini harus kita benahi, ini harus kita perbaiki," tutur Presiden seperti dikabarkan laman setkag.go.id.
Kuncinya, tegas Presiden, adalah kemauan. Kemauan untuk berubah, kemauan untuk memperbaiki, kemauan untuk membenahi karena keterbukaan dalam persaingan bukan hal yang perlu kita takuti. Tetapi, jika digunakan sebagai momentum untuk memperbaiki, ini akan menjadikan layanan kita lebih baik kedepan.
Presiden memberi contoh, tahun-tahun 1970-an, bank-bank BUMN kualitasnya kalau dibandingkan dengan bank-bank swasta, apalagi bank-bank asing, jauh sekali. Tetapi dengan kompetisi, dengan keterbukaan yang ada, bank-bank BUMN sekarang justru memenangi persaingan itu, dan bisa lebih baik dari bank-bank swasta, bisa lebih baik dari bank-bank asing. "Artinya, kita ini kalau mau, bisa," tegasnya.
Presiden mengingatkan bahwa perubahan menjadi BLU jangan hanya dilihat semata-mata perubahan dari aspek teknis laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Bukan itu. Goal-nya bukan di sini. Tapi harus dipandang sebagai momentum untuk menerapkan tata kelola manajemen yang efisien, yang lebih efisien, dan lebih produktif,†tegasnya seraya menambahkan, dengan format BLU, instansi layanan publik akan memiliki ruang yang lebih besar, ruang otonomi yang lebih besar, dan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, lebih lincah dan lebih fleksibel.
Untuk itu Presiden Jokowi berpesan, jangan sampai berlomba-lomba menjadi BLU tapi pelayanan tidak ada perbaikan, tidak ada artinya. Kalau berubah berarti pelayanan harus lebih baik.
"Saya berharap, perubahan ini juga menjadi titik penting untuk menerapkan standar-standar pelayanan yang berkualitas. Selain itu, perubahan ke BLU juga bisa dilihat sebagai momentum untuk menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, seperti yang umumnya dilakukan oleh korporasi swasta, tapi tidak kehilangan misi utamanya untuk memberikan pelayanan kepada rakyat, kepada masyarakat," pungkas Presiden.
Dalam acara tersebut, Presiden memberikan penghargaan berupa Plakat Apresiasi kepada 3 Kementerian berprestasi yaitu, Kementerian Kesehatan sebagai Pelopor Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU dan Tata Kelola yang Baik, Kementerian Agama sebagai Penyedia Layanan BLU dengan Akses yang Terjangkau, dan Kementerian Perhubungan sebagai Pendorong Kemandirian BLU.
Acara pembukaan Rapat Koordinasi Penetapan dan Penyerahan Apresiasi Badan Layanan Umum itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
[rus]
