Berita

Rachmawati Soekarnoputri (kiri)/RMOL

Politik

Protes Keras Pernyataan Kapolri, Rachma: Aksi 212 Untuk Kembali Ke UUD 1945, Bukan Makar

SELASA, 22 NOVEMBER 2016 | 10:28 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Rachmawati Soekarnoputri memprotes keras tuduhan pemerintah bahwa aksi yang akan dilakukan pada 2 Desember adalah gerakan makar untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

"Tuduhan-tuduhan itu sudah kelewatan dan membabi buta, memperlihatkan keinginan mengadu domba sesama anak bangsa," ujar Rachma dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/11).

"Saya menentang dan memprotes keras apabia dikatakan demo 212 adalah upaya makar," tegas Rachma.


Rachma menjelaskan bahwa kelompok Muslim ingin menggelar shalat Jumat kubro pada tanggal 2 Desember. Direncanakan shalat itu digelar dari Bundaran HI hingga ke gedung DPR RI. Kalau bisa terlaksana mungkin sekali jumlah yang ikut shalat mencapai angka jutaan.

Mengapa ke gedung DPR RI?

Menurut Rachma, karena ada aspirasi yang kuat untuk mengembalikan konstitusi ke naskah asli UUD 1945.

"Jadi ini bukan makar," ujarnya lagi.

"Kita sudah bergandengan tangan dengan kelompok Islam. Mereka juga sepakat kembali ke naskah asli UUD 1945. Ini kan bagus. Tidak ada keinginan membentuk negara Islam," jelasnya.

Menurut penilaian Rachma, pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai aksi makar justru membuat situasi akan semakin meruncing.

"Keinginan kembali ke naskah asli UUD 1945 adalah hak rakyat," sambung Rachma sekali lagi.

Dia juga mengatakan, bahwa pembicaraan mengenai kembali ke naskah asli UUD 1945 telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Dalam sebuah pertemuan, Ketua MPR RI Zukifli Hasan, menyambut baik keinginan dan mempersilakan aspirasi itu disampaikan.

"Kata beliau, pintu MPR RI terbuka untuk rakyat," sebut Rachma.

Kembali ke rencana kegiatan 212, Rachma menyarankan Kapolri untuk memfasilitasi. Secara teknis, hal itu bisa dilakukan dengan merekayasa arus lalulintas. [guh]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya