Berita

Rachmawati Soekarnoputri (kiri)/RMOL

Politik

Protes Keras Pernyataan Kapolri, Rachma: Aksi 212 Untuk Kembali Ke UUD 1945, Bukan Makar

SELASA, 22 NOVEMBER 2016 | 10:28 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Rachmawati Soekarnoputri memprotes keras tuduhan pemerintah bahwa aksi yang akan dilakukan pada 2 Desember adalah gerakan makar untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

"Tuduhan-tuduhan itu sudah kelewatan dan membabi buta, memperlihatkan keinginan mengadu domba sesama anak bangsa," ujar Rachma dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Selasa, 22/11).

"Saya menentang dan memprotes keras apabia dikatakan demo 212 adalah upaya makar," tegas Rachma.


Rachma menjelaskan bahwa kelompok Muslim ingin menggelar shalat Jumat kubro pada tanggal 2 Desember. Direncanakan shalat itu digelar dari Bundaran HI hingga ke gedung DPR RI. Kalau bisa terlaksana mungkin sekali jumlah yang ikut shalat mencapai angka jutaan.

Mengapa ke gedung DPR RI?

Menurut Rachma, karena ada aspirasi yang kuat untuk mengembalikan konstitusi ke naskah asli UUD 1945.

"Jadi ini bukan makar," ujarnya lagi.

"Kita sudah bergandengan tangan dengan kelompok Islam. Mereka juga sepakat kembali ke naskah asli UUD 1945. Ini kan bagus. Tidak ada keinginan membentuk negara Islam," jelasnya.

Menurut penilaian Rachma, pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengenai aksi makar justru membuat situasi akan semakin meruncing.

"Keinginan kembali ke naskah asli UUD 1945 adalah hak rakyat," sambung Rachma sekali lagi.

Dia juga mengatakan, bahwa pembicaraan mengenai kembali ke naskah asli UUD 1945 telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Dalam sebuah pertemuan, Ketua MPR RI Zukifli Hasan, menyambut baik keinginan dan mempersilakan aspirasi itu disampaikan.

"Kata beliau, pintu MPR RI terbuka untuk rakyat," sebut Rachma.

Kembali ke rencana kegiatan 212, Rachma menyarankan Kapolri untuk memfasilitasi. Secara teknis, hal itu bisa dilakukan dengan merekayasa arus lalulintas. [guh]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya