Pimpinan MPR: Pemberantasan Korupsi Hampir Berjalan Di Tempat

. Salah satu tuntutan reformasi adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta pemerintahan yang bersih. Namun setelah reformasi berlangsung 17 tahun, praktik KKN masih saja berlangsung.

"Pemberantasan korupsi hampir berjalan di tempat," kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat menjadi pembicara dalam sosialisasi Empat Pilar MPR dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi se Dunia dengan tema 'Komitmen Pemimpin dalam Pemberantasan Korupsi" di Aula Kantor Walikota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin malam (21/11). Sosialisasi ini merupakan kerja sama MPR dengan Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formak) Kaltim.

Mahyudin menjelaskan korupsi yang marak terkait juga dengan demokrasi politik. Sesungguhnya demokrasi bisa berjalan baik di negara-negara maju yang pendapatan per kapita penduduknya sudah tinggi. Negara-negara maju seperti di Eropa atau Amerika pendapatan per kapita penduduknya sudah 40 ribu dolar AS. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia baru 45 juta per tahun.

"Itu pun masih terjadi kesenjangan di Indonesia yang tajam ditandai dengan indeks gini ratio 0,42. Artinya terjadi jurang antara mereka yang kaya dan miskin," jelas Mahyudin.

Dimana keterkaitannya demokrasi dan korupsi? Mahyudin mencontohkan kalau di AS karena warganya kaya maka calon presiden disumbang (donasi dari konstituen), tetapi di Indonesia calon kepala daerah harus mengeluarkan uang untuk konstituennya.

"Karena beratnya pada saat pencalonan itulah kepala daerah (pemimpin) tersangkut korupsi. Jadi komitmen tidak melakukan korupsi tinggal komitmen," ujarnya.

Mengapa banyak kepala daerah dan anggota dewan tertangkap KPK? "Karena biaya politik yang besar. Ini adalah dampak dari sistem pemilihan langsung. Sebenarnya kita tidak siap dengan demokrasi (pemilihan) langsung karena biayanya besar," ucap Mahyudin.

Selain biaya politik yang besar, kata Mahyudin, korupsi juga disebabkan karena gaya hidup hedonisme.

"Gaya hidup hedonisme ini membuat banyak pemimpin dan penyelenggara negara tersangkut korupsi," ujar politisi Partai Golkar ini. [rus]