Berita

Siswaryudi Heru/Net

Bisnis

Nelayan Indonesia Tidak Suka Gaduh, Pemerintah Fokus Dong Urus Nawacita

SENIN, 21 NOVEMBER 2016 | 17:03 WIB | LAPORAN:

Nelayan Indonesia kecewa jika kegaduhan demi kegaduhan terus terjadi di Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta untuk tetap fokus menjalankan program Nawacita yang telah digulirkan oleh Presiden Joko Widodo.

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru menyampaikan, salah satu elemen masyarakat yang paling dirugikan jika terjadi kegaduhan dalam pemerintahan adalah nelayan.

Menurut dia, nelayan yang selama ini sedang berpartisipasi untuk segera mewujdkan kesejahteraan dan program-program Nawacita yang pro nelayan menjadi terkendala hanya karena kegaduhan politik di negara ini.


"Kami mau sampaikan bahwa nelayan tidak mau ada kegaduhan-kegaduhan di negara ini. Program Nawacita jangan sampai terdegradasi hanya karena keribuan-keributan yang tidak menghasilkan apa-apa. Nelayan jadi korban juga pada akhirnya," tutur Siswaryudi Heru, dalam perbincangan di Jakarta (Senin, 21/11).

Kemarin, Siswaryudi dan para nelauan juga mengikuti Karnaval Budaya Cinta NKRI. Dia meyakini, hampir semua elemen masyarakat Indonesia tidak membutuhkan kegaduhan yang berdampak pada tidak terwujudnya program kesejahteraan rakyat.

Karena itu, Siswaryudi menyampaikan, bahwa sebagai wujud kepedulian nelayan agar pemerintah terus fokus mengerjakan program pro rakyat, maka harus diciptakan kedamaian dan ketenangan dalam menjalankan visi misi.

Siswaryudi yang juga sebagai Ketua Sahabat Nelayan itu mengaakan sangat mendukung Karnaval Cinta NKRI  agar persatuan dan kesatuan dari seluruh Rakyat Indonesia yang sangat majemuk suku dan agamanya, menjadi ikatan dalam wadah NKRI.

"Karena nelayan Indonesia juga bagian tak terpisahkan dari kemajemukan Indonesia. Kita siap menjaga kesatuan dan persaudaraan di NKRI," tukas anggota Kadin itu. [sam]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya