Berita

Joko Widodo/net

Politik

Presiden Jokowi, Ada Apa Dengan Bangsa Kita?

SABTU, 19 NOVEMBER 2016 | 10:56 WIB | OLEH: JOHAN O. SILALAHI

BANGSA Indonesia sungguh beruntung pernah punya pemimpin yang sangat filosofis seperti Presiden Soekarno.

Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa yang dicatat dalam tinta emas sejarah sebagai salah satu karya abadi yang disumbangkan olehnya. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya, Bung Karno juga telah berjasa mengingatkan agar bangsa Indonesia jangan pernah sekalipun melupakan sejarah.

Tentunya Bung Karno sudah berpikir panjang dan mendapatkan gambaran yang jauh ke depan, hingga ia sampai menggulirkan pemikiran tentang 'jas merah' ini. Bangsa yang berani melupakan sejarah harus bersiap akan dikutuk oleh sejarah. Tentu saja Pemimpin yang selalu melupakan sejarah, pasti akan ikut dikutuk oleh sejarah. Bukan kenangan indah dan karya abadi yang akan dikenang di masa depan, tetapi berbagai kenangan buruk yang akan selalu muncul dalam catatan sejarah peradaban bangsa kita.


Bangsa Indonesia juga beruntung pernah punya punya pemimpin kharismatik seperti Presiden Soeharto. Pemimpin berlatar belakang militer dengan segala kelebihan dan kekurangannya ini, mengingatkan bangsa Indonesia untuk guyub bersatu dalam payung ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pak Harto juga selalu mengedepankan pentingnya stabilitas dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan negara. Bangsa Indonesia harus memiliki Ketahanan Nasional dan stabilitas yang kokoh dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pertahanan keamanan. Doktrin Ketahanan Nasional, Wawasan Nusantara dan Keutuhan NKRI, menjadi karya abadi dan dicatat dengan tinta emas sejarah sebagai peninggalan Presiden Soeharto bagi bangsa Indonesia.

Sebagai salah satu konseptor awal yang membantu sampai terpilihnya Presiden Jokowi berpasangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sungguh perasaan saya sekarang miris dan gundah gulana. Tidak habis-habisnya saya mengingatkan Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahannya, begitu dilantik memimpin bangsa dan negara maka saat itu juga Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla harus menjadi pemimpin bagi semua orang. Bukan hanya menjadi pemimpin bagi kelompok pendukungnya. Bukan hanya pemimpin bagi orang-orang yang memuja dan memuji dirinya.

Presiden Jokowi tidak boleh terus terbuai dengan euforia masa kampanye dulu, terus terlena dengan kenikmatan dielu-elukan kelompok relawan pendukungnya. Polarisasi dua kutub yang sangat tajam antara kelompok pendukung Jokowi dengan kelompok pendukung Prabowo harus disudahi segera. Presiden Jokowi harus bisa menjadi pemimpin yang arif, adil dan bijaksana bagi semuanya.

Cukuplah sudah kelompok-kelompok pendukung pada masa kampanye mengantarkan Presiden Jokowi sampai di gerbang Istana Negara. Selanjutnya mereka harus melebur kembali jadi satu dengan seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada lagi polarisasi dan pembedaan antara satu dengan yang lainnya.

Patut disayangkan dan sangat disesalkan, Presiden Jokowi malah ikut larut dan terus menikmati suasana masa kampanye dulu. Tidak terhitung sudah pertemuan demi pertemuan, acara demi acara yang terus dihadiri oleh Presiden Jokowi dengan kelompok relawan pendukungnya. Seakan-akan Presiden Jokowi hanyalah pemimpin bagi elemen masyarakat yang dahulu mendukungnya. Faktor ini juga yang membuat saya selalu menahan diri tidak mau ikut tampil dalam barisan relawan Jokowi-JK. Sudah pasti semua ini salah kaprah dan akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat.

Tanda-tandanya sudah mulai bisa kita lihat dan rasakan. Demonstrasi umat Islam Indonesia yang terus bergulir salah satu indikatornya. Bisa kita pahami bahwa pasti ada kekecewaan masyarakat kita kepada pemimpinnya, sehingga jutaan dari mereka sampai datang berbondong-bondong menuju Istana Negara. Tentunya ada rasa saling tidak percaya yang jadi jurang pemisah antara rakyat dengan pemimpinnya. Artinya kepercayaan rakyat kepadanya dan wibawa Presiden Jokowi sedang dipertaruhkan.

Sejarah sedang mencatat, bangsa kita semakin terperosok lebih dalam lagi karena kelompok relawan pendukung Jokowi-JK malah ikut-ikutan mengumpulkan massa tandingan. Seakan-akan siap berbenturan dengan mengedepankan kepentingan kelompok dan golongannya. Semakin jauh dari ideologi Pancasila dan semboyan bangsa Kita Bhinneka Tunggal Ika.

Seharusnya sebagai pemimpin tertinggi bangsa, Presiden Jokowi wajib membubarkan semua pengelompokan ini. Meleburnya kembali menjadi satu, dengan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Dalam forum Rembug Nasional Dua Tahun Jokowi-JK bulan Oktober lalu, saya sampaikan saran agar Pemerintahan Jokowi-JK sungguh-sungguh mengingat sejarah. Polarisasi antara kelompok pendukung dan bukan kelompok pendukung harus disudahi segera. Juga keberpihakan nyata hampir semua media kepada Pemerintah sangat berbahaya, bisa menjadi obat bius yang meninabobokan pemerintahan Jokowi-JK. Hampir semua berita media cenderung menyampaikan cerita yang baik-baik saja kepada kita semua. Fungsi media sebagai salah satu sarana kontrol publik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada satupun manusia yang bisa maju jika tidak pernah mau bercermin terhadap dirinya. Jangan sampai terjadi karena wajah buruk, maka cermin yang dibelah. Rezim otoriter yang mengontrol sepenuhnya seluruh media sudah terbukti gagal dalam catatan sejarah bangsa kita.

TNI-Polri Tidak Akan Pernah Melupakan Sejarah

Kebijakan yang sangat ambisius dalam pembangunan infrastruktur yang sedang dijalankan oleh Presiden Jokowi bisa menjadi buah simalakama. Jika dimakan Bapak yang mati, jika tidak dimakan Ibu yang mati. Jika tidak dijalankan dan dibangun, ketertinggalan infrastruktur kita dalam jangka panjang mustahil bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tetapi harus hati-hati juga ada hal lain yang lebih penting yang tidak boleh dilupakan. Kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi di antara seluruh rakyat kita sudah berada dalam ambang bahaya.

Tentu faktor ini ikut memicu mengapa sampai terjadi jutaan rakyat Indonesia berdemonstrasi ke Istana Negara. Masalah penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya salah satu pemicunya. Ibarat bom waktu, masalah apa saja bisa menjadi pemicu ledakannya. Apalagi jika yang disinggung masalah aqidah dan agama. Jangan berharap rasionalitas bisa berjalan di sana. Jangan pernah sekalipun berani mengutak-atik hubungan pribadi kita masing-masing umat manusia dengan Tuhan Sang Pencipta.

Saat ini kita seluruh elemen bangsa Indonesia sedang diuji oleh sejarah. Ujian kepada bangsa kita datang dari seluruh penjuru mata angin. Ada berbagai agenda dan 'hidden agenda' yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ke depan. Ada agenda yang berasal dari masalah domestik kita dan ada juga 'hidden agenda' yang sedang dimainkan oleh bangsa lain kepada bangsa Indonesia.

Kita semua wajib mendukung sepenuhnya, serta waspada dan melakukan perlawanan terhadap semua 'hidden agenda' yang sudah disampaikan dimana-mana oleh Saudara Kita Gatot Nurmantyo sebagai Panglima Tentara Rakyat Indonesia.

Sepenuh jiwa dan raga kita yakin dan percaya, TNI dan Polri tidak akan pernah sekalipun melupakan sejarah. TNI dan Polri berasal dari rakyat dan hanya untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Sudah tentu tidak ada doktrin yang lain, hanya ada satu-satunya doktrin Sishankamrata yang selalu diingat oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan seluruh prajuritnya.

Jangan pernah berani siapapun dan apapun jabatannya, mencoba memisahkan TNI dan Polri dari rakyat Indonesia. Jika sampai berani, maka bersiap-siaplah Ia akan dikutuk oleh sejarah. [***]

Penulis adalah Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya