. Anggota Komisi II DPR Muchtar Luthfi A. Mutty menilai ketentuan yang mengatur proses penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang syarat akan kerawanan.
Luthfi mengatakan, semakin sering terjadi perpindahan kotak suara dalam proses rekapitulasi berjenjang, semakin tinggi pula tingkat kerawanan manipulasi perolehan suara yang muncul.
"Fakta menunjukkan setiap kali ada mutasi perhitungan suara, di situ terjadi kerawanan. Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dihitung, mutasi di desa dihitung lagi, di kecamatan dihitung lagi, di kabupaten dihitung lagi, di provinsi dihitung lagi. Maka di setiap termin penghitungan ini rawan terjadi manipulasi," kata Luthfi dalam Rapat Koordinasi Regional Pembinaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Dana Hibah Pilkada Serentak 2017 oleh KPU, Kamis (17/11).
Untuk mengatasi persoalan itu, Luthfi akan mengusulkan kepada panitia khusus (pansus) pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pemilu untuk melakukan penghitungan suara secara elektronik.
"Kesimpulan saya mungkin tidak perlu kita melakukan pemilihan dengan pencoblosan atau e-voting. Jauh lebih penting kalau kita melakukan penghitungan suara dengan elektronik. Karena sepanjang yang saya ketahui tidak pernah ada persoalan pada saat pencoblosan. Persoalan yang timbul ketika perhitungan suara. Apalagi kalau penghitungan suaranya berjenjang, Supaya tidak terjadi kerawanan, menurut saya langsung dilakukan penghitungan secara elektronik di TPS sehingga tidak ada lagi penghitungan perjenjangan," lanjut politisi Nasdem ini.
Luthfi secara khusus memuji proses scanning formulir C1 yang sudah menjadi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014. Menurutnya prestasi tersebut patut dipertahankan.
"Salah satu prestasi yang patut kita acungi jempol dari KPU yang ada sekarang ini adalah ketika hasil pileg (pemilihan legislatif) yang lalu itu dilakukan scanning C1. Saya kira ini catatan penting yang harus kita pertahankan," tukasnya.
[rus]
